NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Sorot sertifikasi aset, KPK sebut Pemprov Jatim lemah pengawasan sistem pemerintahan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat kalau Pemprov Jatim lemah dalam pengawasan dalam menjalankan system pemerintahan, terlebih dalam upaya untuk pencegahan korupsi.
Direktur Koordinasi dan Supervisi wilayah III KPK Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama mengatakan dari catatan KPK, Pemprov Jatim dalam MCP (Monitoring Control for Prevention) menduduki peringkat 350. Urutan tersebut lebih baik Pemkab Lamongan dalam penerapan MCP. ”Kabupaten Lamongan peringkat 5 sedangkan Pemprov Jatim urutan 350,” jelasnya di Surabaya, Jumat (30/4).
Dikatakan oleh Bahtiar, MCP merupakan system yang dibangun KPK untuk memonitoring langka-langkah pemda dalam melakukan tata pemerintahan yang baik dan bersih .”Sistem tersebut ada 8 area dan penilaian tersendiri masing-masing daerah. Disana akan terlihat apa saja yang telah dilakukan dimana saja area-area dari 8 tersebut yang terjadi penyimpangan korupsi,” jelasnya.
Bahtiar mengatakan ada beberapa indicator sub area yang belum dilakukan oleh Pemprov Jatim yang rawan terjadinya korupsi.”Kami akan evaluasi ditahun 2021 apa yang telah dilakukan Pemprov dengan harapan nantinya bisa menjadi leader dibandingkan Pemkab/Pemkot. Misalnya harus bisa di atas Pemkab Lamongan. Kendalanya karena system tak dijalankan,” jelasnya.
Dicontohkan oleh Bahtiar, yang menjadi jebloknya penilaian MCP KPK terhadap Pemprov Jatim adalah manajemen asset. “Kami melakukan verifikasi asset-aset Pemprov yang belum disertifikasi. Ini program kami untuk membantu Pemprov nantinya apa saja kendalanya untuk sertifikasi asset Pemprov,” tandasnya. (setya)
