NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis pro demokrasi dan anti korupsi Hatta Taliwang mengungkapkan mengapa perbaikan sistem demokrasi di Indonesia harus dimulai dari partai politik. Menurutnya, parpol memiliki kewenangan besar melalui kader-kadernya atau kader partai di parlemen.
“Karena partai punya kewenangan besar melalui kadernya di DPR: mengawasi pemerintah, menetapkan APBN dan membuat UU. Juga bersama presiden menentukan Panglima TNI, Kapolri, Dubes, Hakim Agung, Anggota KPK, BPK dan lain-lain,” ungkap Hatta seperti dikutip dari catatan tertulis, Jakata, Jumat (16/11/2018).
Baca juga: 8 Manfaat Parpol Dibiayai Negara
Dia menegaskan tidak masuk akal sebuah institusi yang begitu besar pengaruh dan kewenangannya bagi sebuah negara, tetapi dikelola seperti CV atau hak milik pribadi dengan kualitas pengabdian atau pelayanan yang buruk dan kurang bertanggung jawab.
“Setelah Pemilu berlangsung dengan mendapat mandat begitu besar dari rakyat, tahu-tahu nasib 260 juta rakyat ditentukan sesuka hati 12 orang penguasa partai atau beberapa partai membangun oligarki (Setgab),” sebutnya.
Hatta menuturkan, sumber bara api kejahatan di negara ini antara lain terletak di partai dengan sistem kepartaian yang amburadul.
“Beberapa waktu yang lalu pernah dibeberkan tentang daftar kader partai juara korupsi. Bahkan, tingkat kepercayaan rakyat pada partai menurut survei beberapa tahun lalu tinggal 9,4%,” bebernya.
Baca juga: 15 Dari 19 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Berasal Dari Parpol Pendukung Jokowi
“Ke depan bila partai tetap dengan sistem yang sekarang masih banyak lagi kader partai sebagai karyawan politik di DPR akan terjerat kasus korupsi,” kata Hatta.
“Bukan karena kemauannya semata tapi kadang karena tugas partai untuk menggarong APBN/APBD,” sambung dia.
Siapa yang menjamin penguasa partai punya kualitas kenegarawanan yang mumpuni dari sistem yang amburadul proses rekruitmennya? Siapa yang menjamin persekongkolan di Setgab atau oligarki bisa melahirkan kebaikan bagi rakyat, bangsa dan negara?
“Sehingga mendesak harus dilakukan revolusi dalam sistem kepartaian. Partai harus jadi alat perjuangan rakyat, bukan alat konglomerat atau sekelompok keluarga,” jelas Hatta.
Baca juga: Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik Ini Terjerat Kasus Korupsi
Dia menambahkan, partai yang sehat dalam sistem kenegaraan yang sehat akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Kata dia, tak masuk akal partai mendapat tugas berat seperti mencari calon pimpinan negara, kaderisasi calon legislatif, dan seterusnya tapi disuruh juga biayai dirinya.
“Ya pasti menggarong. Karena itu, negara mesti atur duit partai. Tapi kalau sudah diatur negara tapi masih menggarong juga, ya bubarkan partainya,” pungkasnya.
(gdn/bya/alya)
Editor: Almeiji Santoso
