8 Manfaat Parpol Dibiayai Negara Menurut Aktivis Pro Demokrasi

Aktivis pro demokrasi dan anti korupsi Hatta Taliwang. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis pro demokrasi dan anti korupsi Hatta Taliwang menilai partai politik tak boleh dibiarkan dalam kendali sekelompok keluarga berkuasa atau pemilik modal. sebab, partai alat perjuangan rakyat bukan sebuah CV, bukan pula alat perjuangan sekelompok keluarga.

“Karena itu harus dicari sistem pendanaan partai yang bisa membuat partai mandiri dari pengendalian oknum penguasa atau eks penguasa atau sekelompok pemilik modal,” ujar Hatta dalam catatannya, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Baca juga:Surya Paloh Dinilai Abaikan Mekanisme Demokrasi di Partai Nasdem

“Untuk melepas diri dari cengkraman penguasa, eks penguasa atau pemilik modal, maka tahap awal partai harus dibiayai negara. Tentu dibuat aturan yang masuk akal dan transparan bagaimana proses partai mendapat dana negara,” sambungnya.

Mantan Anggota DPR dari Fraksi PAN periode 1999-2004 ini membeberkan sejumlah manfaat partai yang didanai mandiri dan dibiayai negara.

Pertama, tak ada hegemoni atau dominasi individu pemilik kuasa atau pemilik modal di partai. “Demokrasi internal partai terjadi,” imbuhnya.

Baca juga:Partai Politik Gagal Pengkaderan

Kedua, setiap kader terbaik punya peluang jadi ketua partai, jadi capres dan lain-lain meskipun dana pribadinya terbatas. Salah satu sebab mengapa banyak kader partai berkualitas tidak muncul ke publik, kata dia, karena mereka yang berkarakter dan cerdas sering terganjal di persainngan internal partai. Sebab, umumnya mereka yang baik baik itu tidak pandai menjilat, tidak banyak uang setoran kepada bos partai dan lain-lain.

“Dengan perbaikan sistem pendanaan dan sistem kaderisasi maka mereka yang berkualitas dan berkarakter punya peluang tampil di publik. Tidak jadi hak preorogatif anggota keluarga tertentu,” jelas Hatta.

Baca juga:Dahsyat! 5 Ketua Umum Partai Politik Ini Terjerat Kasus Korupsi

Ketiga, kata dia, keuangan partai bisa diaudit. Negara dan BPK mendorong keterbukaan. Tidak terjadi penguasaan kekayaan partai semau kelompok pemilik partai,” ujarnya.

Keempat, kontrol masyarakat terhadap partai jadi kuat karena biaya mereka dari APBN atau pajak rakyat. Sehingga partai lebih bertanggung jawab kepada rakyat. Terjadi transparansi.

Kelima, daripada partai dibiarkan korupsi melalui kadernya di DPR RI dan eksekutif antara 30% sampai dengan 40% di APBN/APBD, lebih baik mereka dibiayai negara misalnya 2% dari APBN, tapi publik atau negara bisa melakukan kontrol ketat.

Baca juga:Ferry Juliantono: Dunia Politik Jalur Strategis untuk Wujudkan Cita-cita Para Pendiri Bangsa

Keenam, dana-dana dari perorangan atau perusahaan dikontrol ketat atau diaudit dan ada batas maksimum. Ketujuh, iuran anggota digiatkan. Koperasi-koperasi anggota digalakkan, badan usaha partai digiatkan sehingga selalu ada dana taktis yang bisa diaudit.

Kedelapan, sistem kaderisasi diperbaiki, tak ada promosi karena setoran ke partai atau ke oknum partai. Tak ada kader impor hanya karena setoran atau fasilitas yang mereka berikan ke oknum atau pengurus partai.

“Tetapi kader partai diproduksi langsung oleh partai,” ucapnya.

“Karena wewenang anggota DPR atau kader partai sangat besar seperti melakukan seleksi pejabat tinggi Panglima TNI, Kapolri, Hakim, Dubes dan lain-lain, maka anggota DPR harus berkualitas,” tambah Hatta.

(gdn/bya/alya)

Editor: Almeiji Santoso