Connect with us

Hukum

15 Dari 19 Kepala Daerah yang Terjaring OTT KPK Berasal Dari Parpol Pendukung Jokowi

Published

on

pelantikan kepala daerah, kepala daerah, mendagri, kepala daerah terpilih, hasil pilkada 2018, nusnataranews

ILUSTRASI – Kepala Daerah. (Foto: IST)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) boleh dibilang menjadi ganjalan tersendiri bagi Joko Widodo yang kembali maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Pasalnya, data menunjukkan 15 dari 19 kepala daerah yang terjaring OTT KPK berasal dari parpol pendukung Jokowi.

Kasus OTT terbaru kembali menimpa kader PDI Perjuangan, yang diketahui merupakan partai politik arus utama yang mengusung Jokowi. Komisi antirasuah menangkap Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadi Sastra, yang kini meringkuk di balik jeruji besi usai ditangkap tangan KPK pada Rabu 25 Oktober 2018. Dia ditangkap atas kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait mutasi jabatan, proyek dan perizinan di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2018.

Baca juga: Jokowi: Saya Sangat Sedih Lho, Jangan Dipikir Saya Senang

Sunjaya adalah kader PDI Perjuangan yang mengantarkannya menang di Pilkada Cirebon 2018.

Sebelum kasus Sunjaya terbongkar, nama Neneng Hasanah menggema di seluruh penjuru nusantara. Bupati Bekasi dari Partai Golkar ini ditangkap KPK dalam kasus dugaan suap perizinan mega proyek Meikarta. Sialnya, Neneg tercatat sebagai tim sukses pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019 sebelum akhirnya diberhentikan.

Sebelum Neneng, ada pula nama Setiyono, Wali Kota Pasuruan yang juga berhasil ditangkap KPK dalam kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Pasuruan Tahun Anggaran 2018.

Data Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Istimewa)

Data Kepala Daerah yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: Istimewa)

Setiyono adalah kader Partai Golkar yang diusung partai beringin tersebut dan PDI Perjuangan. Dia juga tercatat sebagai Koordinator Wilayah Tim Kampanye Daerah (Korwil TKD) Joko Widodo-Ma’ruf Amin di Kota Pasuruan.

Baca juga: Pilkada Serentak 2018: Benarkah Kita Dipaksa Memilih Calon Kepala Daerah Berstatus Terduga Korupsi?

Bulan Juli 2018, KPK juga menangkap kader PDI Perjuangan, Bupati Labuhanbatu, Pangonal Harahap dalam kasus dugaan suap di lingkungan pemerintah daerah Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Adapun sejumlah nama lain kepala daerah dari parpol pendukung Jokowi yang tertangkap KPK di antaranya Bupati Tulungagung Sahri Mulyo (PDIP), Wali Kota Blitar Samanhudi Anwar (PDIP), Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (diusung PDIP), Bupati Bener Meriah Ahmadi (Golkar), Bupati Purbalingga Tasdi (PDIP), Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud (Perindo), Bupati Bandung Barat Abubakar (PDIP), Bupati Lampung Tengah Mustafa (Nasdem), Bupati Subang Imas Aryuminungsih (Golkar), Bupati Ngada Marianus Sae (PDIP) Bupati Buton Selatan Agus Feisal Hidayat (PDIP) dan Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko (Golkar).

Selebihnya terdapat nama lain seperti Bupati Sungai Tengah Abdul Latif (Berkarya), Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (PAN), dan Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra (PAN). (eda/bbs)

Editor: Almeiji Santoso

Advertisement

Terpopuler