NUSANTARANEWS.CO – Isu terkait mafia peradilan di Indonesia begitu ramai diperbincangkan setiap kalangan dan masyarakat luas. Kasus suap yang menyeret Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi dan Anggota Majelis Hakim Perkara pencabulan Saipul Jamil terkait kasus dugaan memberi hadiah atau janji terkait perkara di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara, misalnya, seperti menegaskan bahwa para bandit mafia peradilan bebas bergentayangan di sejumlah lembaga peradilan, sehingga membuat publik gusar, marah dan meradang. Tugas KPK pun semakin banyak dan menumpuk, entah mampu atau tidak pimpinan anti rasuah mengungkap sejumlah kasus itu tergantung kemauan mereka serta keyakinan publik negeri. Baca: Mahfud MD: Mafioso Warisan Masa Lalu Sandera Penegak Hukum dan Eks Ketua KY: Jual Beli Perkara Bukan Hal Baru
Jajaran Koalisi Pemantau Peradilan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang teeletak di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (26/7/2016). Koalisi yang terdiri dari YLBHI, ICJR, LEIP, PSHK, MAPPI, ICW, TII, ILR, dan KRHN mendesak KPK segera menangkap Makumon (Mafia Hukum Monster) di lembaga peradilan. Dalam aksi yang di hadiri oleh sekitar 20 tersebut, koalisi membawa spanduk bertuliskan Makuman Go dan pernak pernik lainnya seperti boneka pikachu. Tak hanya itu, mereka juga membawa bola yang dicat mirip seperti pokeball. Koalisi memanfaatkan tren perburuan monster dalam game Pokemon Go.
Koordinator Koalisi Julius Ibrani beependapar bahwa kedatangan dan aksi koalisi di KPK Tangkap Makumon merupakan bukti dan dukungan nyata dari masyarakat atas upaya KPK menuntaskan mafia hukum di lembaga peradilan. Koalisi juga mendesak agar lembaga pimpinan Agus Rahardjo tidak takut memburu mafia hukum yang masih berkeliaran di lingkungan peradilan.
“KPK harus berani dong, KPK harus semangat. KPK harus melihat semagat masyarakat yang begitu antusias dalam memburu monster dalam game Pokemon yang lagi seru saat ini. Makanya kita bawa Makuball tadi, agar KPK dapat memburu Makumon,” seru Julius, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (26/7/2016).
Julius dan juga kawan-kawannya mengapresiasi keberanian KPK mengeluarkan surat perintah penyelidikan terhadap perkara Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi. Mereka menilai hal tersebut merupakan langkah awal yang bagus agar bisa naik ke tahap selanjutnya.
“KPK sebaiknya tidak perlu ragu menaikkan status ke tahap penyidikan jika bukti-bukti yang diperoleh sudah sangat kuat,” kata Julius.
Ditempat yang sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berjanji ke depan nya lembaga antirasuah itu akan mendorong MA untuk terus memperbaiki sistem peradilan. Hal itu nanti nya akan di bicarakan lebih lanjut dengan pimpinan di MA.
“Dalam waktu dekat mungkin pimpinan akan bertemu dengan pimpinan MA,” kata Alex.
Usai menyampaikan masing-masing sambutan nya. Alexander Marwata dan Saut Situmorang yang saat itu mewakili KPK diminta melempar Pokeball ke arah Pikachu yang disimbolkan sebagai ‘Makumon’. Simbolisasi itu menunjukkan agar KPK semakin gencar menangkap mafia-mafia peradilan yang masih beredar.
“Kita simbolisasikan ini sebagai target yang harus ditangkap KPK,” kata Julius. (restu/red)
