Connect with us

Politik

Banyak Anggaran Tak Produktif, FPKB Minta RAPB Dievaluasi

Published

on

banyak anggaran, tak produktif, fpkb, rapb, kendal, nusantara news

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 ditinjau ulang karena banyak ditemukan anggaran yang tidak produktif. (Foto: Muhamad Sulhanudin)

NUSANTARANEWS.CO, Kendal – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2020 ditinjau ulang karena banyak ditemukan anggaran yang tidak produktif.

Hal itu disampaikan Kholid Abdillah saat menyampaikan pandangan umum Fraksi PKB terhadap RAPBD Kabupaten Kendal tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (8/11).

Anggota dewan dari Dapil I itu mengatakan anggaran untuk belanja barang dan jasa mendapatkan porsi yang dominan. Disebutkan dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Dinas Pendidikan 80% untuk belanja rutin. Kondisi yang sama juga ditemukan pada Dinas PUPR.

Terkait pandangan Fraksi PKB tersebut, H Yusuf selaku ketua fraksi menjelaskan, pihaknya mengacu pada arah kebijakan Bupati Kendal pada tahun 2020 dengan tagline ‘Kendal Berdaya Saing’. Karena itu, imbunya, pos anggaran untuk belanja langsung seperti kegiatan-kegiatan rapat, sosialisasi, kunjungan, yang porsinya terlalu besar perlu dievaluasi.

“Postur anggaranya masih tetap, namun pos yang tidak produktif bisa dialihkan ke kegiatan lain yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dari belanja langsung bisa digeser ke belanja modal. Khusus untuk SKPD Dinas PUPR, agar anggaran untuk infrastruktur tidak banyak dipecah melalui penunjukan langsung, tapi lebih dialokasikan melalui bentuk lelang umum,” terang Yusuf.

Fraksi PKB juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah yang belakangan ini banyak menuai protes di masyarakat. Selain itu, perlunya Perda yang mengatur Dana Hibah dan Dana Sosial sebagai payung hukum kegiatan untuk masyarakat yang bersumber dari APBD.

Rapat Paripurna DPRD dengan agenda pandangan umum fraksi tentang Raperda APBD tahun anggaran 2020 sempat diwarnai aksi boikot dari sejumlah fraksi. Hal ini menyikapi ketidakhadiran mayoritas OPD dan Camat dalam paripurna tersebut. Hanya Fraksi PKB yang membacakan pandangannya, sementara fraksi-fraksi lainnya yang mendapat giliran berikutnya menolak untuk membacakan dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang.

Baca Juga:  Kesiapan Indonesia Manfaatkan Kecerdasan Buatan untuk Pemajuan Pendidikan

Agendanya Jumat (08/11) siang ini akan disampaikan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi terkait kehadiran Bupati.

Pewarta: Muhamad Sulhanudin

Terpopuler