NUSANTARANEWS.CO – Dewan Keamanan PBB secara bulat akhirnya mengesahkan pernyataan yang mengecam pemerintah Myanmar karena tindak kekerasan terhadap minoritas muslim Rohingya. Pernyataan DK PBB yang dikeluarkan hari Senin (06/11/2017) itu, disampaikan atas keprihatinan yang mendalam terkait laporan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pasukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di Rakhine barat.
Pernyataan tersebut menyerukan kepada pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer yang berlebihan dan segera mengambil langkah untuk menghormati hak asasi manusia. Lebih dari 600.000 kaum muslim Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh sejak pertempuran antara pasukan Keamanan Myanmar dan militan Rohingya terjadi Agustus lalu.
Duta Besar Myanmar untuk PBB, Hau Do Suan, mengkritik pernyataaan tersebut dengan mengatakan pernyataan itu akan meningkatkan ketegangan antar grup etnis berbeda di negaranya. Ia menambahkan laporan tersebut tidak mengakui usaha pemerintah Myanmar untuk mengatasi masalah di negara bagian Rakhine.
Sementara itu, pemerintah Myanmar bereaksi keras terhadap mosi tersebut. Myanmar menilai pernyataan DK PBB tentang krisis Rohingya dapat mengganggu jalannya perundingan dengan Bangladesh. Kedua negara itu tengah merundingkan proses pemulangan 600 ribu warga Rohingya yang melarikan diri dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar.
Pemimpin Myanmar Aung Sang Suu Kyi, menanggapi pernyataan itu dengan mengatakan bahwa, “…pernyataan (Dewan Keamanan) itu berpotensi secara serius mengganggu negosiasi bilateral antara kedua negara yang telah berjalan dengan lancar,” kata kantor Suu Kyi, dalam sebuah pernyataan.
Ia mengungkapkan, saat ini perundingan dengan Bangladesh masih terus berlanjut. Menteri Luar Negeri (Menlu) Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali telah diundang ke Myanmar pada 16-17 November mendatang
Menlu AS Rex Tillerson juga dijadwalkan akan mengunjungi Myanmar sehari sebelumnya, pada 15 November. Washington telah mengeluarkan RUU untuk mengeluarkan sanksi terhadap Myanmar, yang menargetkan militer dan sektor bisnis negara itu.
Seperti telah diberitakan, Inggris sejak awal merupakan inspirator resolusi DK PBB mengenai Myanmar yang didukung oleh Amerika Serikat (AS), Prancis dan anggota DK PBB lainnya. Namun gagal karena ditentang oleh Cina. Namun Inggris dan Prancis kemudian mengubah resolusi itu menjadi sebuah pernyataan yang menjadi catatan DK PBB.
Terlepas dari itu, pernyataan ini tetap mewakili sikap keras PBB terhadap Myanmar dalam 10 tahun terakhir. Hal ini juga merefleksikan kekhawatiran dunia internasional terhadap kejadian yang dialami oleh Rohingya. Hingga saat ini, Rohingya menghadapi diskriminasi dari Myanmar yang mayoritasnya penduduknya Buddha. (Aya)
