NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bank Indonesia (BI) melaporkan, sepanjang semester satu 2017, kredit hanya tumbuh 7%. Direktur Program Centre for Economic and Democracy Edy Mulyadi menganggap bahwa pertumbuhan 7 persen itu sangat tidak memadai.
Karena Pemerintah, lanjut dia harus menggenjotnya minimal sampai 15 persen. Jika target minimal ini bisa dilakukan, maka kata dia, baru ekonomi Indonesia bisa menggeliat dan bergairah.
“Tentu saja, perbankan nasional harus tetap prudent. Tidak mengobral kredit secara serampangan,” ungkap dia sebagaimana dikutip Jacob Ereste peneliti dari Atlantija Institut Nusantara, dalam keterangannya, Jumat (15/9/2017).
Sementara dari sektor lain yang relatif cepat memacu pertumbuhan adalah dari sektor pariwisata. Pada saat yang sama, sektor ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak dan memberi dampak ikutan (multiplier effect) yang dahsyat.
Menurut Jacob, konon cerita para ekonom untuk membayar utang luar negeri Indonesia harus menyisihkan dana tidak kurang dari Rp 486 triliun pada 2017. Rinciannya Rp 221 triliun untuk membayar bunga utang.
“Ini adalah porsi terbesar anggaran kita dalam APBN, jauh mengalahkan anggaran pendidikan yang Rp 416 triliun dan infrastruktur yang ‘cuma’ Rp387 triliun. Konon pula sebesar Rp399,2 triliun untuk membayar pokok dan cicilan utang pada APBN 2018. Jumlah itu di luar Rp247,6 triliun yang hanya untuk membayar bunga utang. Total jenderal, untuk urusan utang ini Indonesia harus merogoh kocek hingga Rp646,8 triliun!” sambungnya.
Pewarta/Editor: Romandhon
