NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengatakan potensi konflik yang akan ditimbulkan dari Pilkada Serentak 2018 sangatlah tinggi. Arief memperkirakan kurang lebih ada sekitar 197 juta pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya dalam momentum pesta demokrasi daerah tersebut.
“Potensi konflik 2018 menurut kami potensinya sangat tinggi menimbulkan konflik,” ungkap Arief di Jakarta, Selasa (7/11/2017).
Arief menjelaskan, dari data yang dimiliki KPU, anggaran jumlah uang yang berputar di tahun 2018 nanti merupakan jumlah yang paling besar dalam sejarah Pemilu di Indonesia.
“Pemilukada tahun 2015 serentak 269 daerah anggarannya Rp 6,4 triliun itu total tidak termasuk yang dikembalikan karena biasanya ada sisa dikembalikan sekitar 20-25 persen,” ungkapnya.
“Pilkada tahun 2017 dari 171 Pilkada anggarannya hanya Rp 4.3 triliun, kemudian sisa anggarannya dikembalikan. Kemudian tahun 2018 total anggaran yang diajukan mencapai Rp 11.9 triliun,” sambung Arief.
Menurut Arief, mengingat besarnya dana yang dikelola oleh KPU, maka pihaknya akan berusaha untuk memperbaiki institusi dalam pengelolaan dan rekrutmen penyelenggara KPU.
“Karena jumlah uang banyak ini akan menimbulkan potensi konflik yang besar. Makanya KPU akan sangat berhati-hati betul, mulai dari regulasinya kemudian rekruitmen penyelenggara Pemilunya,” kata Rief.
Selain itu, potensi konflik lain adalah di KPU Provinsi, Kabupaten, Kota, masa jabatan yang berakir tidak boleh diperpanjang masa jabatannya, sehingga KPU harus melakukan rekrutmen.
“Di beberapa tempat terjadi KPU Kabupaten, Kota terjadi berakhirnya masa jabatan beberapa hari jelang pemilu sehingga menimbulkan potensi konflik karena KPU harus melakukan rekruitmen.
Oleh karena itu, kata Arief, KPU meminta masukan-masukan karena KPU butuh masukan dari para ahli.
Reporter: Syaefuddin Al Ayubbi
Editor: Eriec Dieda/NusantaraNews
