NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aliansi ormas dan umat Islam se-Jabodetabek menggelar aksi unjuk rasa di halaman gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (21/8/2017).
Mereka menilai bahwa Perppu Ormas cacat lahir, substansi, metodologi, pikir dan faham sehingga tidak layak untuk diberlakukan dalam situasi saat ini.
“Hari ini adalah rezim diktator! Kenapa? Karena tanpa adanya pengadilan dan tahapan peradilan akan menerapkan perppu. Ini adalah rezim yang sedang saki jiwa,” kata Rizky Fattamazaya Ketua Aliansi Pemuda Mahasiswa Indonesia
Sementara Said Al Amrin, salah satu orator itu juga membeberkan hasil kajian pasal demi pasal yang terdapat dalam perppu Ormas. Dapat disimpulkan bahwa Perppu Ormas adalah jalan pintas bagi Pemerintahan Jokowi menuju rezim diktator, karena dalam Perppu Ormas telah menutup jalan diskusi dan pembelaan bagi pihak yang dituduh oleh Pemenrintah secara subjetif tanpa proses pengadilan.
“Tindakan diktator kesewenang-wenangan sudah nampak dalam pembubaran HTI, dimana HTI dibubarkan tanpa surat peringatan, bahkan surat keputusan pencabutan badan hukum HTI belum diserahkan hingga detik ini. Semua hal itu menunjukkan Perppu Ormas berpotensi besar melahirkan rezim diktator, yang berbuat sewenang-wenang bahkan melanggar aturan yang telah dibuat dalam Perppu itu sendiri”. Kata Said
Koordinator aksi, Habib Kholilullah mengancam, apabila Perppu Ormas Ini tidak segera dibatalkan, mereka akan menyerukan kepada seluruh umat islam agar tidak memilih ataupun menudukung partai pendukung Perppu.
“Seluruh kaum muslimin di seluruh Indonesia bersatu meminta agar seluruh anggota DPR RI membatalkan Perppu Ormas. Kalau tuntutan kami tidak dipenuhi, maka kami bersama para Ulama, Habaib, Tokoh, Aktivis, ormas Islam bersatu menyeru seluruh kaum muslimin di Indonesia agar tidak memilih partai, bupati, gubernur, dan presiden yang menerbitkan dan mendukung Perppu Ormas yang isinya sangat represif, otoriter san anti islam,” terang Habib Kholilullah.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman
