NUSANTARANEWS.CO – Politisi Partai Gerindra, Sodik Mudjahid, mengungkapkan bahwa perlakuan Pemerintah, dalam hal ini Polri, tidak adil terhadap pelaksanaan agenda 2 Desember 2016 (212) dan 4 Desember 2016 (412).
Pasalnya, menurut Sodik, Aksi 212 sempat dilarang oleh oleh pihak Polri. Namun 412, Polri justru membebaskan. Padahal, gelaran 412 melanggar aturan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) karena dilaksanakan di saat hari minggu dimana sedang berlaku Car Free Day (CFD).
“Hal yang tidak adil adalah demo tanggal 2 banyak dipersulit dan dihambat oleh Pemerintah, dalam hal ini Polri dan lain-lain,” ungkapnya kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/12).
Selain itu, Sodik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu, mengatakan bahwa di agenda 412, sejumlah instansi/kementerian justru mewajibkan pegawainya untuk hadir dengan dibalut berbagai macam agenda internal.
“Demo tanggal 4 banyak pejabat di Kementerian dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang memerintahkan anak buahnya ikut demo dan memfasilitasinya,” ujarnya.
Untuk itu, Sodik menambahkan, dengan adanya ketidakadilan ini, maka Pemerintah sama saja sedang menghancurkan dirinya sendiri.
“Sebuah ketidakadilan yang berarti Pemerintah sedang menggali lubang kuburnya sendiri,” katanya.
Seperti diketahui, pada hari Minggu (4/12/16) kemarin, sejumlah partai politik mengadakan Parade Kita Indonesia. Sayangnya, parade tersebut diselenggarakan pada saat CFD/HBKB sedang berlangsung. Padahal dalam aturan CFD/HBKB, ada larangan ajang ini dijadikan ajang politik dan membawa bendera partai manapun.
Selain itu, sejumlah Kementerian/Lembaga Negara seperti Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) justru mengeluarkan imbauan agar para pegawainya wajib hadir di acara CFD/HBKB dengan dibalut oleh tema masing-masing Kementerian/Lembaga. (Deni)
