Tak Ada Sosialisasi, Pemprov Jatim Disebut Tak Transparan Salurkan Bantuan Terdampak Covid-19

Tak ada sosialisasi, Pemprov Jatim disebut tak transparan salurkan bantuan terdampak Covid-19. Politisi Partai Gerindra, Achmad Firdaus saat ditemui di Surabaya, Jumat (29/5).

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tak ada sosialisasi, Pemprov Jatim disebut tak transparan salurkan bantuan terdampak Covid-19. Dewan Jatim kembali menuding Pemprov Jatim kurang transparan terhadap penyaluran dana Jaring Pengaman Sosial (JPS) untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jatim. Dikatakan oleh Achmad Firdaus, dana JPS yang disalurkan sudah ada Rp 450 M yang digerojokkan kepada masyarakat melalui pemda setempat.

“Tapi faktanya banyak masyarakat yang tak mengerti bantuan yang diterima itu asalnya dari siapa. Dari Pemda setempat atau dari pusat. Belum tau itu bantuan dari siapa,” ungkap politisi asal Partai Gerindra ini saat ditemui di Surabaya, Jumat (29/5).

Firdaus mengatakan selain JPS, pihaknya juga mempertanyakan anggaran radar bansos yang diberikan kepada masyarakat Jatim di Jabodetabek dan Bali. Radar bansos sendiri, kata Firdaus, ada dua pengertian dimana untuk pengertian pertama adalah orang Jatim yang ada di luar Jatim atau orang luar Jatim yang kebetulan saat Covid-19 berada di Jatim. “Misalnya mahasiswa atau pekerja di mana saat pendaftaran awal terjadi Miss komunikasi. Kami mempertanyakan radar bansos ini yang dimaksud yang mana,” lanjutnya.

Firdaus juga mempertanyakan apakah radar bansos ini hanya diperuntukkan bagi warga Jatim di Jabodetabek dan Bali saja atau daerah lainnya juga menerima bantuan tersebut. ”Ini harus ada kejelasan dari Pemprov Jatim,” sambungnya.

Perlu adanya transparansi, kata Firdaus, agar DPRD Jatim bisa melakukan pengawalan terhadap penyaluran bantuan tersebut.

Sementara itu, Kalaksa (Kepala Pelaksana) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Jatim Suban Wahyudiono membantah kalau pihaknya kurang sosialisasi terhadap bantuan Pemprov Jatim terdampak Covid-19 ke daerah.

“Tak benar kurang sosialisasi, semuanya sudah dikirimkan sesuai data yang diajukan oleh pemda untuk disalurkan ke masyarakat. Untuk sosialisasi itu tugas masing-masing daerah. Tugas saya Cuma mengirimkan atau mentranfer ke rekening daerah. Lalu masing-masing pemda yang mendistribusikan,” jelasnya. (Setya/ed. Banyu)