NUSANTARANWEWS.CO – Sinyal alarm bahwa PDIP hampir pasti tidak mengusung Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kian santer terdengar ke telinga publik. Pernyataan ini disuarakan oleh Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago lewat keterangan tertulis yang diterima nusantaranws.co, Sabtu (17/9).
Pangi membacanya dengan logika sederhana yakni karena PDIP bukan partai flower (pengikut), bukan berdasarkan kehendak netizen namun partai yang punya kapasitas logika dan kapasitas etika, sangat tajam penciuman dan pembacaanya di lapangannya serta terkenal mahir dan lihai mempelajari siapa yang layak naik memakai tandu PDIP.
“PDIP kemungkinan tidak mengusung Ahok, saya kira ada empat alasan utama dan sangat mendasar. Pertama, PDIP sebagai partai pemenang pileg dengan memperoleh 28 kursi di DPRD DKI Jakarta, saya yakin, PDIP tidak mau posisi kadernya hanya sebagai calon wakil gubernur. Namun PDIP ingin sekali menempatkan kader terbaiknya sebagai calon gubernur, menempatkan kader success story dalam memimpin daerah sebagai wujud penghargaan dealetika meritokrasi,” papar Pangi.
Dia pun menegaskan, bukankah posisi gubernur DKI Jakarta sangat seksi. Jakarta sebagai ibu kota Negara dan episentrum, pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, pusat keuangan dan jasa dan tidak bisa dinafikan, gubernur Jakarta batu loncatan menjadi presiden.
“Kedua, PDIP ngak bakal dukung Ahok karena Ahok sudah diusung partai Golkar, Hanura dan Nasdem. Catatan kecil saya, PDIP hanya mau sebagai partai “pengusung utama” bukan sekedar partai pendukung atau meramaikan kontestasi pilkada, PDIP itu punya hajatan dan parpol penentu,” terangnya lebih lanjut.
Adapun alasan yang ketiga menurut Pangi, PDIP senang dan menangis bersama rakyat, partai wong cilik. “Saya yakin PDIP tidak akan membentangkan karpet merah kepada calon gubernur yang selama ini menyingkirkan wong cilik dan tidak mampu mengurai persoalan silang sengkarut yang sedang dihadapi Jakarta seperti gagal menyiapkan perumahan murah, gagal mengurai kemacetan. PDIP menolak reklamasi, sementara Gubernur Ahok yang memperjuangkan reklamasi,” tegasnya lagi.
Untuk itu, dengan membaca data yang ada, kata Pangi, hasil survei salah satu media terkemuka Inggris, The Economist, yang menempatkan Jakarta sebagai kota paling tidak aman di dunia, jumlah penduduk miskin meningkat cukup signifikan, di tahun 2014 jumlah penduduk miskin 393.900, bertambah sekitar 39,710 orang (LKPJ Gubernur, data diolah). Serangkaian fakta emperis dan persoalan fundamental di atas merupakan sinyal alarm tanda bahaya bagi DKI Jakarta.
“Keempat, PDIP dalam pertarungan elektoral, pastilah merekrutmen calon kepala daerah yang mumpuni, memastikan integritas, konsistensi dan kapabilitas, outputnya terjadi pergeseran elektoral dari swing voter menjadi real voter, tidak ada tempat bagi loyalitas ganda, Perspektif kekinian PDIP, gubernur adalah petugas partai,” papar Pangi.
Gubernur Ahok, lanjutnya, dipertanyakan lagi loyalitasnya. Mengingat selama ini Ahok dinilai terkenal dengan aksi ‘kutu loncatnya’ yang pernah diusung jadi Bupati dan Wakil Gubernur oleh Golkar dan Gerindra. Gubernur Ahok dipertanyakan kembali konsistensinya menolak izin cuti. Dimana kita tahu sebelumnya Ahok adalah orang yang paling ngotot memaksa Fauzi Bowo mundur dan izin cuti pada pilkada 2012.
“Sikap inkonsistensi dan loyalitas ganda yang dipentaskan ke ruang publik oleh gubernur Ahok mengubah persepsi elektoral. Suatu hal yang perlu dicatat pergerakan elektibilitas dan aproval rating (tingkat kepuasan) gubernur Ahok semakin hari semakin menurun,” ungkapnya tanpa tedeng aling-aling.
Selain keempat alasan mendasar, Pangi menambahkan satu alasan lagi, yaitu kalau kita potret dan teropong, kata dia, ketidaksukaan terhadap gubernur Ahok (underestimate) dari kader akar rumput, bukan membalikkan realitas dan mengada-ngada.
“Dilihat secara luas, PDIP sebagai suprastruktur politik merepresentasikan artikuasi dan agregasi kehendak rakyat. Poin of wiew-nya, penolakan gubernur Ahok sebagai cagub oleh kader dan pengurus PDIP, saya kira itu alasan yang logis. Belum lagi ngomong sesuka hati, memarahi bawahan di depan publik bukan lah pejabat ke-kinian,” pungkasnya. (Sule/Hatiem/Red-02)
