NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo meminta para pengkritik soal utang pemerintah berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Tak butuh waktu lama, ekonom senior Rizal Ramli langsung menerima tantangan itu dan meminta pemerintah mempersiapkan debat terbuka agar ditonton publik negeri. Namun entah mengapa, pemerintah langsung bungkam mendengar kesanggupan Rizal Ramli tersebut.
Menurut Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Menkeu Sri Mulyani tak perlu melayani kesediaan Rizal Ramli karena alasan pejabat negara tidak sembarangan ikut berdebat di ruang terbuka terutama menyangkut soal rahasia pemerintah terkait utang yang belakangan terus menanjak di era kepemimpinan Joko Widodo.
“Menkeu tidak wajib melayani debat. Apalagi kalau dia menilai tidak proporsional dan menyangkut rahasia negara sebagai bagian dari eksekutif. Tentu ada tafsiran subyektif beliau,” kata jubir PSI, Rizal Calvary dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jakarta, Senin (6/5/2018).
Menurutnya, Untuk memenangkan sebuah debat, dibutuhkan lebih banyak data dan transparansi secara paripurna, selain kemampuan analitis. Dia mengatakan, siapa saja dapat memiliki kebebasan memberikan informasi dan diatur dalam perundang-undangan serta dijamin dalam pasal 28F Amandemen kedua UUD 1945. Namun, tidak ada kebebasan yang mutlak.
Baca Juga:
Jangan Sewot, Kami Ekonom Juga Tahu Soal Utang!
Ekonom Konstitusi: Salah Kaprah Merasiokan Utang Luar Negeri Terhadap PDB
“There is no absolute freedom. Termasuk dalam menyalurkan informasi, apalagi Menkeu sebagai pejabat negara yang sudah disumpah. Disini Menkeu punya pertimbangan subyektif, yang mesti dipahami secara obyektif, untuk menolak suatu debat yang dianggapnya tidak produktif bagi negara. Sebab itu, kita pahami bila Menkeu sangat berhati-hati melayani debat,” katanya.
Di dalam KUHP, terdapat beberapa ketentuan yang merupakan pembatasan informasi, yang memberikan sanksi pidana bagi orang yang memberikan informasi mengenai hal tertentu. Misalnya Pasal 112 mengenai surat, kabar atau keterangan yang harus dirahasiakan karena kepentingan negara. Pelaku diancam pidana penjara selama-lamanya 20 tahun.
Rizal mengatakan, dalam debat terbuka acapkali proses adu argumentasi sulit terkontrol, apalagi bila sudah dibumbuhi tekanan emosi yang tinggi, untuk memenuhi hasrat ingin menang. Dalam kondisi semacam ini, informasi apa saja bisa terlepas begitu saja, tanpa saringan.
“Ini sangat berbahaya bagi seorang pejabat negara dalam melayani debat pihak-pihak yang independen, apalagi pihak yang kadarpolitical investigation-nya tinggi,” tegas dia.
Sebab itu, keengganan Menkeu melayani tantangan Rizal Ramli bukan soal siapa berani atau lebih pintar.
“Kalau cuma mencari siapa lebih atau siapa paling dansuperlative lainnya, itu bukan tujuan debat. Sama-sama pintar. Sama-sama ekonom. Sama-sama perna jadi dosen. Sama-sama perna jadi Menkeu. Sama-sama doktor. Kurang apa keduanya. Yang kurang adalah sama-sama mesti saling paham posisi masing-masing. Sisi subyektifitas masing-masing membuat tidak semua hal mesti diperdebatkan atau dimasukan ke wilayah diskursus intelektual. Menkeu punya rasionalitas sendiri yang sangat kondisional. Begitu juga dengan Pak Rizal Ramli,” ungkap dia.
Menurut Rizal, eks Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman merupakan sosok yang cerdas dan memiliki banyak inovasi dalam berbagai kebijakan ekonomi serta industri.
“Pemikiran beliau ini sangat banyak yang super. Yang kurang dari beliau hanya soalwisdom. Saya termasuk pengagum pemikiran-pemikiran kebijakan beliau. Cuma kesabaran dan wisdom beliau saja yang agak lemah. Kalau beliau sabar dan lebih wise lagi, mantap ini barang,” ujar Rizal.
Sebagaimana diketahui, Rizal Ramli hingga saat ini menanti debat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang pemerintah. Namun ajakan itu hingga kini belum mendapatkan respons.
Pewarta: Eriec Dieda
