NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengatakan telah meminta para Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN untuk melakukan patroli maritim di masing-masing perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan (LCS). Sebab, patroli laut di perairan sengketa yang sebagian besarnya diklaim oleh China itu diperlukan untuk mengamankan kawasan dari kejahatan lintas batas.
“Saya sudah berbicara pada teman-teman menhan di ASEAN agar masing-masing yang memiki perairan yang mengarah ke Laut China Selatan untuk berpatroli sejauh 200 mil atau sekitar 230 kilometer,” kata Ryamizard di Sydney, Australia, Jumat (16/3).
“Kalau kita lihat garis-garis batas mulai dari Vietnam keliling ke bawah ke Indonesia, Singapura, sampai Filipina, itu kita lihat hampir setengah Laut China Selatan kita sudah amankan, kita sudah patroli,” imbuhnya seperti tersurat dalam pernyataan tertulisnya usai menghadiri pertemuan two plus two bersama Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, Menlu Australia Julie Bishop, dan Menhan Australia Marise Payne.
Pada waktu yang sama, Ryamizard juga mengatakan kedua negara sepakat memperkuat kerja sama pemberantasan terorisme. Menurutnya, meski di Timur Tengah ISIS sudah hancur, kawasan Asia Pasifik masih terancam oleh teroris generasi baru yakni mantan pejuang asing ISIS yang pulang ke negara asalnya.
Ryamizard mengatakan ada lebih dari 31 ribu pejuang asing ISIS dari Asia yang diperkirakan akan pulang ke negara asalnya. Sebanyak 1.000 di antaranya berasal dari Asia Tenggara, terutama Filipina dan Indonesia.
Dengan ancaman baru ini, dia mengatakan Indonesia dan negara-negara di kawasan, termasuk Australia, mesti memperkuat dan memperluas kerja sama intelijen. “RI sebenarnya juga sudah sering melakukan hal ini dengan Malaysia, Singapura, dan Brunei juga sehingga bisa tahu kegiatan pasti mereka (teroris),” lanjutnya.
Dalam pertemuan itu, RI-Australia juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) mengenai penguatan kerja sama maritim.
Mou itu, menurut Menlu Bishop, memperkuat dasar kedua negara untuk meningkatkan intensitas kerja sama maritim terutama meliputi pengamanan, perairan, penguatan konektivitas, pemberantasan penangkapan ikan ilegal, hingga kejahatan lintas-batas lainnya.
“Penandatanganan MoU ini kedua negara fokuskan sebagai salah satu upaya kita memberantas terorisme dan juga kejahatan lintas-batas lainnya seperti perdagangan dan penyelundupan narkoba,” kata Bishop.
“Saya percaya bahwa perdagangan narkoba dan terorisme, yang merupakan salah satu isu perhatian kedua negara, bisa kita hentikan melalui kerja sama yang lebih konstruktif dan kuat lagi,” lanjut Menlu Bishop.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana
