NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bakamla RI dinilai harus mampu mewujudkan pembangunan National Maritime Security System yang mampu menyinergikan seluruh stakeholders keamanan maritim serta mampu memberikan data-data yang diperlukan untuk kepentingan Fisheries, Transportation/Shipping, Security maupun Safety.
“Pembanguan Information Fusion Center memerlukan dukungan dari semua pihak dan ketulusan dari stakeholders yang ada untuk mewujudkan Indonesia Maritime Domain Awareness yang dapat diakses realtime, berguna dan tangguh di kawasan, bahkan mampu untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh kepentingan dunia internasional,” kata Plh Dirkerma Bakamla RI Kolonel Bakamla Salim dikutip dari keterangan Humas Bakamla RI, Selasa (20/8/2019).
Terkait dinamika di Laut China Selatan, Kolonel Salim memandang hanyalah sebagai teste the water bagi Cina. “Tujuan utamanya adalah mandala selanjutnya yaitu Samudera Hindia,” katanya.
Oleh karena itu, katanya, diperlukan penempatan surveillance yang tepat dan benar untuk mendeteksi jalur-jalur bagi kapal selam, kapal tempur permukaan maupun pesawat tempur udara yang melintas wilayah NKRI.
“Selama ini kita tidak memikirkan bahwa mereka tidak akan melintasi jalur pelayaran yang semestinya khususnya bagi kapal selam, namun menggunakan wilayah-wilayah yang memiliki laut paling dalam untuk menghindari survellance detection kita,” kata Kolonel Salim.
Bakamla RI adalah lembaga negara yang bersifat Single Agency Multi Taks yang mengemban fungsi Coast Guard, bertanggung jawab dalam keamanan dan keselamatan di wilayah perairan yurisdiksi Indonesia pada masa damai serta sebagai komponen cadangan pertahanan negara di laut yang ikut bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional pada masa perang.
Menurutnya, menjawab tantangan yang begitu besar terhadap keamanan maritim di wilayah NKRI yang memiliki 4 choke point penting dari 9 choke point dunia, 3 alur laut kepulauan Indonesia, border sharing wilayah perairan dengan 10 negara tetangga, sumber daya alam yang melimpah khususnya di wilayah-wilayah perbatasan dan Indonesia terletak pada ring of fire dunia yang memerlukan pemantauan dengan menggunakan big data dan data analisis yang tepat tiap saat.
Kemudian, pembangunan kemampuan Kodal dan surveillance Bakamla RI akan dikembangkan dengan memadukan antara human intelligence dan penggunaan teknologi.
“Dalam hal penggunaan teknologi, Bakamla RI ke depan harus mengembangkan Intelligent and Integrated Border Surveillance yang memanfaatkan big data. Pemanfaatan big data merupakan keniscayaan di masa kini dan di masa depan, karena big data akan membantu mengolah data sebelum pengambilan keputusan dilakukan oleh manusia,” urai Kolonel Salim.
Dalam rangka mendukung Indonesia Sea Traffic (Inter Country Collaboration), Bakamla RI akan membangun sistem pengamatan dan pengintaian yang terdiri atas Puskodal Bakamla di Mabes Bakamla yang akan didukung oleh beberapa Puskodal regional di beberapa wilayah perairan di sepanjang ALKI.
Puskodal Bakamla mengendalikan operasi yang dilaksanakan oleh pesawat berawak, pesawat tanpa awak (Unmanned Aerial Vehicle/UAV), jaringan stasiun pengamatan pantai yang dilengkapi dengan peralatan sensor seperti radar pengamatan pantai dan Electro Optics/Infra Red (EO/IR), kapal patroli Offshore Patrol Vessel (OPV)yang mampu melaksanakan Maritime Interdiction Operations (MIO) dan Rigid Hull Inflatable Boat (RHIB) yang pula mampu melaksanakan MIO. Pada setiap Coastal Surveillance memiliki kemampuan surveillance, pencegahan maupun penindakan.
“Keberhasilan pembangunan tersebut tidak hanya untuk meningkatkan Indonesian Maritime Domain Awareness, meningkatkan kerjasama antar instansi kemaritiman namun juga sebagai kerjasama kolaborasi antar negara di Kawasan ASEAN maupun Internasional dalam menghadapi ancaman maritim. Role model ini juga akan digunakan oleh negara-negara kawasan dalam rangka enhanching maritime security awarenessmaupun enhancing maritime security cooperation,” paparnya.
Kolonel Salim mengutip sebuah pernyataan bahwa siapa yang dapat mengendalikan Laut China Timur dan Laut China Selatan akan mendominasi Asia. Siapa yang mendominasi Asia akan mengendalikan dunia.
Sekadar tambahan, Cina diketahui sangat berambisi membangun kekuatan maritim khususnya di kawasan Laut China Selatan. Dunia pada saat ini dihadapkan pada teori Nickolas J Spykman yaitu siapa yang mengendalikan Rimland Euroasia akan mengendalikan laut dan akan mengontrol dunia.
Diketahui, pada tahun 2016 Cina menguasai perdagangan dunia 21.4% dan lebih besar 51 % di Asia serta menguasai 30% perkapalan minyak dunia. Lompatan pembangunan kekuatan maritim Cina meliputi pembangunan supremasi angkatan laut pada tahun 2010 mengubahnya menjadi laut pedalaman, Cina akan memastikan supremasi angkatan laut dalam tahap kedua pada tahun 2020 dan pada tahun 2040 Cina akan memiliki kekuatan maritim untuk menahan dominasi Angkatan Laut AS di Pasifik dan Samudera Hindia.
Lompatan dan ambisi Cina untuk menguasai dunia dapat dilihat dari konsep One Belt, One Road atau Belt Road Initiative serta dengan melihat pernyataan para pemimpin Cina berturut-turut dengan tahapan constructing a maritime great power is an important historic task.
Pembangunan kekuatan maritim Cina saat ini hampir akan melebihi kekuatan Amerika Serikat di kawasan Pasifik. Begitu pula dengan meningkatnya perekonomian negara-negara Kawasan khususnya ASEAN, apakah hanya sebagai cooperation atau competition?
Dalam kontek capacity building dan kerjasama akan memunculkan pentingnya information sharing maupun intelijen exchange dalam suatu Maritime Domain Awareness yang dapat mengintegrasikan antar agency dan dapat berkolaborasi dengan negara kawasan maupun International Agency.
Untuk menjawab tantangan kemanan maritim yang mengedepankan Maritime Law Enforcement, Indonesia harus memperkuat keberadaan Badan Keamanan Laut RI sebagai leading sector dalam pembangunan Command Center dan Surveillance.
Meningkatnya isu keamanan maritim khususnya di Laut China Selatan dinilai harus dihadapai dengan cermat, memerlukan perhatian khusus dan seharusnya telah dimasukkan dalam rencana panjang pembangunan kekuatan maritim negara-negara kawasan Laut China Selatan terutama yang berbatasan langsung dan terlibat dalam claimant states.
Peningkatan tantangan keamanan maritim di kawasan yang dipicu oleh eskalasi konflik di Laut China Selatan beberapa dekade ke depan tidak bisa dihindari lagi. Faktor pemicu konflik ntara lain pertama, Maritime Coercion yang dilakukan oleh Cina, mulai dari klaim wilayah yang digunakan untuk membangun pangkalan militer, penggunaan Maritime Militia dan IUU Fishing.
Kedua, Armed Robbery pada dua sisi dari Selat Malaka meskipun sudah redah dan dinyatakan tidak ada namun sewaktu-waktu masih muncul perampokan terhadap kapal niaga di selat singapura, sisi lain dari Selat Sulu baik Armed Robbery maupun penculikan yang dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf.
Ketiga, Laut China Selatan sebagai arena peredaran narkoba dari Cina atau Taiwan ke arah negeri-negeri selatan yang sebagian besar peredarannya menggunakan kapal ikan. (bkm/ed)
Editor: Eriec Dieda
