NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rencana Pansus Angket KPK bertemu dengan presiden Jokowi untuk menyampaikan hasil temuan dari investagasi yang telah dilakukan sepertinya tidak akan berhasil. Pasalanya Presiden Jokowi dengan tegas mengatakan bahwa Pansus Angket DPR untuk KPK bukanlah wewenang dari eksekutif, melainkan domain dari DPR.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengapresiasi ketegasan sikap presiden Jokowi yang tidak mau menemui rencana konsultasi anggota pansus angket KPK.
“Saya sangat berterima kasih terhadap ketegasan presiden ya khususnya karena beliau tidak mau berkonsultasi karena ini dalam proses, karena prosesnya sedang berjalan gitu. jadi saya kira presiden melakukan sesuatu yang positif,” ungkap Fahri, Jum’at (22/9/2017)
Fahri melanjutkan, Presiden telah memberikan sinyal kepada DPR untuk menyelesaikan sendiri kasus pansus angket KPK. Karena memang pansus angket merupakan wilayah dari DPR
“Saya menyambutnya positif ya. Artinya presiden membiarin (membiarkan) apa yang sekarang ini terjadi biarlah menjadi domain DPR dan menurut saya DPR dan Presiden dalam hal ini dia mengerti apa yang dilakukan DPR,” lanjutnya.
Fahri menilai pernyataan presiden Jokowi sebagai dukungan kepada pansus angket KPK untuk melanjutkan proses perbaikan di internal KPK sampai tuntas. Agar nanti, ketika keputusan politik diambil presiden Jokowi tidak menimbulkan persoalan baru.
“Itu dukungan luar biasa, karena artinya presiden mengatakan teruskan. Itu harus dibuka selebar-lebarnya, baru nanti keputusan politiknya bisa diambil. Karena belum-belum konsultasi menurut presiden mungkin itu belum tuntas. Belum terbuka betul terutama di masyarakat. Harus kita buka betul, sekarang waktunya kita buka betul,” pungkasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
