NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi I DPR RI, Arwani Thomafi, mengungkapkan bahwa sangat tidak wajar dan aneh sekali jika terdakwa kasus penistaan agama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), beserta tim kuasa hukumnya bisa memiliki rekaman atau transkipan pembicaraan telepon antara Presiden RI Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Ma’ruf Amin.
“Tidak wajar, jika ada pihak lain, selain instansi yg dibenarkan oleh Undang-Undang (UU) bisa mendapatkan atau memiliki rekaman atau transkrip percakapan telepon,” ungkapnya kepada Nusantaranews, Jakarta, Rabu (01/02/17) kemarin.
Berdasarkan isu yang beredar, rekaman atau transkip pembicaraan tersebut didapatkan dari pihak intelijen. Namun, Arwani meminta, kepada semua pihak untuk tidak berspekulasi terlebih dahulu terkait hal tersebut.
“Kan katanya infonya akan memberikan pembuktian atau dukungannya. Ya kita tunggu saja seperti apa bukti atau dukungannya itu dalam bentuk apa, rekaman atau transkipan. Nah nanti akan kita coba lihat,” ujarnya.
Arwani mengatakan, jika memang rekaman tersebut hasil dari penyadapan dan dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum serta di luar koridor penegakan hukum, maka tentu saja hal itu ilegal dan melanggar hukum.
“Jika penyadapan itu dilakukan bukan dalam kerangka penegakan hukum, bukan oleh penegak hukum, ya tentu itu di luar aturan perundang-undangan kan. Ya ilegal itu, tapi itu kalau ya, kita kan belum tahu kayak apa,” katanya tegas.
Untuk itu, Arwani pun meminta kepada Ahok dan tim kuasa hukumnya untuk segera membeberkan rekaman atau transkip yang diklaim dimilikinya. Agar, spekulasi-spekulasi yang ada di masyarakat tidak berkembang semakin jauh.
“Jadi saya berharap apa yang disampaikan oleh salah satu kuasa hukumnya di dalam persidangan itu segera saja disampaikan seperti apa, buktinya itu seperti apa, rekamankah? Transkipkah? Nah nanti kita lihat darimana itu rekaman atau transkipannya, apakah merekam sendiri atau seperti apa kan gitu,” ungkapnya menambahkan. (Deni)
