NUSANTARANEWS.CO – Pada hari Kamis (12/1), BEM Seluruh Indonesia mengadakan aksi serentak di 19 Kota di wilayah Nusantara. Aksi ini sebagai akumulasi keresahan yang tidak hanya dirasakan oleh mahasiswa, namun juga masyarakat.
Kenaikan BBM, TDL, pajak STNK dan BPKB, ditambah dengan harga kebutuhan lain, mendorong mahasiswa turun ke jalan untuk menyuarakan kebenaran. Isu ini hanya segelintir dari banyaknya kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, hasil akumulasi selama dua tahun memerintah. Demikian disampaikan oleh Koordinator Pusat BEM SI sekaligus Ketua BEM UNJ Bagus Tito Wibisono.
“Diperkirakan, total massa aksi di 19 titik seluruh Indonesia ini mencapai lebih dari 13.000 orang. Di kota Samarinda, sekitar seribu mahasiswa mengalami tindakan represif oleh kepolisian dengan penghadangan ketika menuju titik aksi dan penangkapan tiga aktivis oleh kepolisian tanpa dasar yang jelas,” ungkap Bagus dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (13/1/2017)
Di kota Surabaya, lanjut Bagus, ratusan mahasiswa turun dan satu orator dipukuli serta ditangkap dan dibawa ke Polrestabes. Di kota lain, aksi berlangsung damai dan tertib.
“Sedangkan di Jakarta sendiri, sebagai titik pusat aksi 121, ribuan mahasiswa turun di kawasan Istana Negara. Mereka memulai aksi dari siang sampai malam hari. Dengan massa sebanyak itu, Presiden Jokowi masih tidak berani berhadapan dengan mahasiswa,” imbuhnya.
Padahal, kata Bagus, presiden pernah berkata; “rindu didemo, dan pendemo pasti dipersilahkan masuk”. Perwakilan mahasiswa hanya diterima oleh Teten Masduki, kepala staf kepresidenan. Tentu ini menjadi kekecewaan kesekian kalinya karena presiden takut menemui mahasiswa.
Bagus menyampaikan, dalam pertemuan, mahasiswa yang menuntut dicabutnya kebijakan hanya diberi janji yang bahkan KSP enggan menyebutnya kontrak politik, melainkan dengan sebutan tanda terima disampaikannya tuntutan. Sontak mahasiswa menolak janji tersebut.
“Kekecewaan besar muncul dari publik setelah aspirasi rakyat dibalas dengan kertas berisi janji-janji manis. Aspirasi sekitar 13 ribu mahasiswa yang turun di 19 kota di seluruh Indonesia ini tidak digubris. Respon cibiran, kekesalan, dan penolakan muncul dari berbagai kalangan, pertanda rakyat masih tidak terima dan perjuangan masih harus terus digelorakan. Secara legal formal, DPRD dari wilayah aksi telah siap melaporkan dan mendesak tuntutan mahasiswa sebagai legal standing aspirasi rakyat, untuk menjadi landasan di DPR RI untuk meminta pertanggung-jawaban presiden,” terang Bagus.
Berdasarkan hal tersebut, BEM SI menyatakan :
“Kami menilai rezim Jokowi tidak memiliki itikad baik merespon tuntutan mahasiswa yang memperjuangkan aspirasi rakyat, sebab Jokowi tidak berani menemui mahasiswa.
“Sebagaimana pernyataan kami pada tanggal 12 Januari 2017 di depan Istana, bahwa diantara waktu tiga bulan ke depan jika rezim Jokowi tidak ada perubahan, maka kami akan terus melakukan perlawanan sampai keadilan dan aspirasi rakyat terpenuhi, dan jika syarat keadilan dan tegaknya UUD 1945 itu harus menurunkan rezim Jokowi-JK maka kami akan mendesak DPR, MK, dan MPR untuk melakukan sidang istimewa terhadap rezim Jokowi-JK.”
Demikian, semoga Allah SWT membimbing kami dalam perjuangan menegakan konstitusi UUD 1945 ini.
Hidup mahasiswa!
Hidup rakyat Indonesia !”
(red-02)
