Connect with us

Ekonomi

3 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Klaim Kemiskinan dan Pengangguran Menurun

Published

on

Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9, bertajuk Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10/2017). (Foto: Ricard Andika/NusantarNews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan pendapatan di Indonesia tahun ini diklaim mengalami penurunan, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami tren peningkatan.

Hal tersebut diungkap oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Teten Masduki, dalam Konferensi Pers Forum Merdeka Barat 9, bertajuk Pemberdayaan dan Keberpihakan untuk Mengatasi Ketimpangan, di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Senin (23/10/2017).

“Penurunan angka kemiskinan 0.22 persen dari Maret 2016 hingga 2017. Ini angka cukup baik. Tingkat ketimpangan pendapatan mengalami penurunan 0.393 persen, ini kecil dilihat dari konteks global. Pada Februari 2017 tingkat pengangguran menurun 0.17 persen,” ujarnya.

“Kita masih bisa menurunkan angka pengangguran. Indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami tren peningkatan. Pemerintah komitmen menaikkan IPM dari bidang pendidikan,” sambung dia.

Teten menegaskan, data tersebut adalah indikator ekonomi yang baik dan sejalan dengan prioritas pemerintah RI secara umum di tahun ketiga ini, yaitu pemerataan ekonomi.

“Tentu pemerataan berkaitan dengan hal-hal penguatan daya beli masyarakat, lapangan kerja, kebijakan afirmatif dana desa, bantuan sosial, dan sebagainya,” ucap Teten.

Dari data Kemenko PMK, dari kenaikan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 68,9 pada tahun 2014 menjadi 69,5 pada tahun 2015, 70,19 pada tahun 2016, dan 70,79 pada tahun 2017.

Sementara, Indeks Gini mengalami tren penurunan dari 0,414 pada tahun 2014 menjadi 0,402 pada tahun 2015, 0,394 pada tahun 2016, dan 0,393 pada tahun 2017.

“Pertumbuhan IPM pada periode 2015-2016 mencapai 0,91 persen, di mana angka tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan IPM periode 2010-2015 yang hanya mencapai 0,78 persen. Atas capaian tersebut, pada tahun 2016 untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara dengan kategori High Human Development,” ungkap Menko Puan.

Baca Juga:  Dibandingkan 6 Presiden Sebelumnya, Jokowi Paling Gagal Entaskan Kemiskinan

Sedangkan penurunan Indeks Gini, menurut Puan, tercermin dari meningkatnya daya beli 40 persen masyarakat terbawah. Berdasarkan data Kemenko PMK, pengeluaran kelompok masyarakat tersebut meningkat dari 17,02 persen pada tahun 2016 menjadi 17,12 pada tahun 2017.

Naiknya nilai IPM dan turunnya Indeks Gini tersebut pun berdampak pada berkurangnya tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana pada tahun 2014 tingkat kemiskinan mencapai 11,25 persen. Sedangkan selama periode 2015-2017, tingkat kemiskinan menurun dari 11,22 persen (2015) menjadi 10,86 persen (2016) dan 10,64 persen (2017).

“Program pemerintah dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar adalah melalui bantuan pangan, kesehatan, jaminan akses pendidikan, subsidi, dan Program Keluarga Harapan. Program Bansos (Bantuan Sosial) Pemerintah tersebut dapat menyangga 26-30 persen pengeluaran Rumah Tangga masyarakat tidak mampu,” tutur Puan.

Reporter: Richard Andika
Editor: Ach. Sulaiman/NusantarNews

Loading...

Terpopuler