NUSANTARANEWS.CO – Kasatkornas Banser, Alfa Isnaeni mengingatkan pemerintah agar terus memberikan penjelasan secara benar terkait pemahaman tentang radikalisme. Banyak ruang yang dapat dijadikan sarana bagi pemerintah untuk menjelaskan secara substansial mengenai radikalisme agar tak disalahartikan.
Maraknya aksi penyergapan kelompok teroris belakangan ini yang melatarbelakangi perlunya penjelasan tentang rasionalisme.
“Persoalan mendasarnya harus diselesaikan, yaitu bagaimana memberikan penjelasan yang benar terkait pemahaman tentang radikalisme, baik di dunia pendidikan, nasyarakat maupun pengambil kebijakan sendiri, apalagi alat negara. Jadi, pemerintah dan negara wajib melakukannya. Dalam tataran aturan perundangan juga begitu, negara harus secepatnya membuat undang-undang untuk antisipatif,” ucap Alfa menanggapi maraknya aksi penangkapan anggota kelompok radikal dan teroris.
Langkah antisipasi yang juga mutlak dilakukan pemerintah harus menyeluruh, tak hanya kepada mereka yang sudah jelas-jelas kelompok teroris. Ia pun tak menampik kemungkinan ISIS masuk ke Tanah Air, terutama lewat WNI yang sudah terlibat kegiatan radikal di luar negeri.
“Di lain itu negara juga harus secepatnya melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap WNI yang sudah terlibat kegiatan radikal di luar negeri, kemudian pulang ke tanah air. Ada asumsi akan menimbulkan kejadian teror bahkan muncul potensi peledakan bom di mana-mana. Untuk itulah terhadap orang-orang ISIS yang masuk Indonesia harus tegas. Belum lagi gerakan radikal yang diakibatkan oleh pelaku pelaku narkoba,” tuturnya.
Di samping itu juga, Alfa mengingatkan pemerintah perlu melakukan langkah-langkah antisipasi perihal membludaknya warga negara Cina akhir-akhir ini yang sangat ramai diperbincangkan di ranah publik. Sebab, kata dia, para TKA dan WA tak menutup kemungkinan menimbulkan radikalisme model baru. Sedangkan sejatinya negara memang tidam boleh kalah dengan gerakan radikal.
“Bahkan akhir-akhir ini akibat membludaknya warga negara Cina masuk Indonesia, baik sebagai tenaga kerja maupun wisata akan berpotensi menimbulkan radikalisme model baru. Nah, negara tidak boleh kalah terhadap gerakan radikal,” tegasnya. (Sego/Er)
