NUSANTARANEWS.CO – Gerakan Mahasiswa Nasional (GMNI) memandang pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih belum berhasil mensejahterakan rakayat Indonesia. Menurut GMNI, pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja kabinet dalam rangka mensejahterakan rakyat.
“Jokowi-JK belum berhasil dalam upaya mensejahterakan rakyat, dan Presiden harus tegas dalam menangani permasalahan yang ada di republik Indonesia. Kebangkitan Nasional yang ke 108 tahun ini harus benar-bener dijadikan sebagai momentum kebangkitan nasional yang sejati. Pemerintah harus melakukan evaluasi besar-besaran terhadap kinerja kabinet dalam rangka mensejahterakan rakyat, dan pemerintah harus menerapkan Tri saktinya Bung Karno (berdaulat dibidang politik, berdikari dibidang ekonomi, dan berkepribadian yang berkebudayaan),” ujar Presidium GMN, Chrisman Damanik saat dihubungi di Jakarta, Jumat (20/5/2016).
Menurut Chrisman, pemerintah belum menjalankan Tri Saktinya Bung Karno, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan filosofis serta cara pandang bangsa Indonesia dalam menjalankan roda pemerintahan. Untuk itu, kata dia lanjut GMNI akan terus mengawal kebijakan Jokowi-JK yang pro rakyat dan melawan kebijakan yang tidak pro terhadap kepentingan rakyat demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
Terkait isu kebangkitan PKI, Chrisman menuturkan Indonesia adalah negara yang berlandaskan Pancasila sebagai ideologi tunggal.
“Bahwa momentum kebangkitan nasional ini kita harus menegaskan bahwa hukum negara kita adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan ideologi negara ini adalah Pancasila yang sudah bersifat final. Terkait isu kebangkitan PKI perlu untuk ditinjau secara jelas agar tidak berdampak kepada situasi di masyarakat dan negara harus tegas pula mengambil sikap dan tindakannya,” jelas Chrisman. (Ucok Al-Ayubbi)
