NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Bersikukuhnya sang petahana Basuki Tjaha Purnama (Ahok) untuk tidak memilih cuti selama masa kampanye, menuai pro-kontra di kalangan publik DKI Jakarta. Kondisi ini memicu Ismadani Rofiul Ulya selaku Ketua Forum Konstitusi dan Demokrasi (FOKDEM) Jakarta untuk angkat bicara.
Dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis, (20/10/2016) Ismadani menilai tindakan Ahok tersebut tidak etis bahkan tampak sangat ambisius pada kekuasaan.
“Memang betul Pak Ahok selama ini bekerja dengan baik namun dengan ia mengajukan judisial riview ke MK, menunjukkan dirinya sangat ambisius dengan kekuasaan, tak mau dibatasi oleh undang-undang,” ungkapnya secara tertulis.
Jika merujuk pada sistem perundang-undangan yang sudah ada, sebenarnya judisial review yang diajukan Ahok tersebut juga sangat tidak logis.
“Coba bayangkan bagi seseorang yang menjabat TNI/POLRI, Pegawai Sipil, dan Dewan Perwakilan Rakyat saja jika mencalonkan diri sebagai Gubernur, Bupati, atau Walikota harus mundur dari jabatannya bisa menerima. Lha ini Gubernur DKI, bisa dibilang termasuk manifesto Indonesia malah tidak mau mengindahkan undang-undang. Malah merasa keberatan,” imbuh Ismadani.
Menurut ketua FORDEM tersebut, sikap petahana Ahok menunjukkan bahwa ada sendi-sendi demokrasi yang berusaha dimonopoli.
“Ahok yang merasa bahwa haknya telah dilanggar sebagai Gubernur oleh undang-undang seharusnya bersyukur karena hanya diwajibkan cuti tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri dari jabatannya,” pungkasnya mengakhiri. (Adhon/red)
