NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Dewan Jatim kembali angkat bicara terkait banyaknya pos anggaran dikepras Pemprov yang berkaitan dengan kesejahteraan dan perekonomian rakyat dalam menyusun APBD Jatim 2020 mendatang.
Anggota Komisi B DPRD Jatim Daniel Rohi mengatakan selama menggelar hearing dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Jatim, hampir sebagian besar mengalami pengeprasan.
“Saya melihat tak ada yang mengarah untuk mengangkat perekonomian rakyat. Ada indikasi ke sana,” katanya saat ditemui di Surabaya, Kamis (14/11/2019).
Pria kelahiran Atambua NTT ini mengatakan jumlah anggaran merupakan refleksi dari keberpihakan pemerintah.
Baca juga: DPRD Jatim Ributkan Minimnya Anggaran Mitra Komisi
”Hal ini merupakan politik anggaran. Semakin besar anggaran di OPD menunjukkan semakin besar keberpihakan pada rakyat. Namun, jika semakin dipotong berarti tak berpihak pada rakyat,” jelas Daniel.
Politisi asal PDIP ini menambahkan dengan melihat faktar tersebut, dirinya melihat keberpihakan APBD Jatim 2020 mendatang kepada rakyat tak tampak dalam satu tahun ke depan.
Ditambahkan oleh pria yang juga wakil ketua komite tetap bidang permodalan UMKM Kadin Jatim ini, pihaknya menghimbau kepada Pemprov Jatim tak mengurangi anggaran untuk kesejahteraan rakyat.
“Janganlah dikurangi, minimal jalan di tempat sudah bagus,” tutupnya.
Pewarta: Setya W
