PTKI Diharapkan Aktif Produksi Narasi Moderasi Beragama

Rapat Koordinasi Bantuan Kemahasiswaan, Senin (11/11) di Bogor. (Foto: Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Bogor — Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Kamaruddin Amin meminta kepada civitas akademika Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), untuk lebih aktif memproduksi narasi-narasi moderasi beragama untuk kotra radikalisme.

“Kalangan PTKI menjadi instrumen penting menciptakan stabilitas sosial dan politik bangsa, salah satunya menjadi agen moderasi beragama,” kata Kamaruddin Amin pada Rapat Koordinasi Bantuan Kemahasiswaan, Senin (11/11) di Bogor.

Peran yang dirasa sangat urgen dalam konteks moderasi beragama, lanjut Guru Besar Hadits UIN Alauddin Makasar ini adalah mengoptimalkan resoursis PTKI untuk pengembangan perguruan tinggi, yaitu menjadi bagian otoritas keagamaan di masyarakat.

Disadari oleh Kamar, entitas PTKI sangat besar dan strategis, namun belum optimal memerankan dirinya menjadi pemegang otoritatif keagamaan di mata publik.

“Kerap kali wacana-wacana keagamaan di masyarakat masih didominasi oleh MUI, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah,” kata Lulusan Born University Jerman ini.

“Saya menaruh harapan besar dan menititipkan Rumah Moderasi agar menjadi efektif untuk mainstreaming moderrasi beragama di lingkungan PTKI,” lanjut Dirjen yang membawahi ribuan lembaga pendidikan Islam ini.

Kamar memaparkan, kita mempunyai banyak Guru Besar, tetapi perannya belum dipotimalkan dengan baik masih sebatas mengajar. Mestinya mereka bisa didayagunakan untuk mengoptmalkan potensi mahasiswa agar tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, kreatif dan inovatif.

“Para Mullah di Qom Iran kerap memberikan pengajian-pengajian kepada mahasiswa dan itu sangat diminati oleh para dosen, mahasiswa dan masyarakat,” terang Kamar.

Arskal Salim GP Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam mengatakan mahasiswa calon penerima bantuan dan beasiswa kemahasiswaan adalah orang mereka-mereka yang mempunyai paham dan pandangan yang moderat.

“Saya setuju dengan adanya klausul dalam Juknis Bantuan Kemahasiswaan yang menyebutkan bahwa calon penerima adalah orang yang tidak menjadi bagian dari organisasi atau paham yang anti Pancasila dan NKRI,” tegas Arskal.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini meminta kepada para Wakil Rektor III PTKIN untuk konsen melakukan pembinaan-pembinaan kepada mahasiswa, termasuk mahasiswa Bidikmisi dan nantinya KIP Kuliah.

Ruchman Basori Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan melaporkan kegiatan Rapat Koordinasi Bantuan Kemahasiswaan dimaksudkan untuk me-review sejumlah Petunjuk Teknis (Juknis) Bantuan Kemahasiswaan, yaitu KIP Kuliah, Tahfidz Al Quran, Peningkatan Prestasi Akademik dan Bantuan Lembaga Kemahasiswaan.

Rapat Koordinasi Bantuan Kemahasiswaan diselenggarakan pada 11-15 November 2019 dan diikuti oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama PTKIN dan Sekretaris Kopertais se-Indonesia. Turut hadir dalam Rakor Sekretaris Forum WR/WK III PTKIN se-Indonesia Sumper Mulia Harahap, Kasi Kemahasiswaan Amiruddin Kuba, Kasi Sarpras PTKIN Nuryasin dan Kasi Sarpras PTKIS Otisia Arinindiah. (rb/adn)

Editor: Ach Sulaiman