Connect with us

Politik

DPRD Jatim Ributkan Minimnya Anggaran Mitra Komisi

Published

on

dprd jatim, anggaran, mitra komisi, pemprov jawa timur, nusantaranews

Ketua Komisi B, Alyadi Mustofa. (Foto: Setya W/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jawa Timur kecewa dengan Gubernur Jatim yang mengepras anggaran di wilayah kerja komisi ini antara 30-50 %. Beberapa komisi di DPRD Jatim antara lain komisi A bidang pemerintahan, komisi B bidang ekonomi dan pertanian, dan komisi D yang membidangi infrastruktur dan pembangunan serta lingkungan hidup merasa kecewa atas penyusunan anggaran APBD Jatim 2020 mendatang .

Ketua Komisi B, Alyadi Mustofa menilai anggaran untuk mitra komisinya di bidang ekonomi, sebuah perencanaan anggaran yang akan berdampak buruk pada peekeonomian Jatim 2020. Ini karena dinas-dinas yang masuk mitra komisinya banyak yang dikepras bahkan sampai 50%.

Gimana tidak mengkhawatirkan, wong anggaran untuk bidang ekonomi, pertanian dan kawan kawan diberi dana cekak. Padahal kan dalam PU fraksi-fraksi semua fraksi menyoroti soal anggaran pertanian, tapi kan Gubernur nggak ada respon. Ya sudah saya bahas apa adanya,” kata Alyadi, Rabu (13/11/2019).

Alyadi bahkan menyebut sudah mengingatkan Bapedda soal anggaran di komisinya. Namun, kata dia, ternyata progresnya tidak ada.

“Ya sudah saya serahkan ke pihak Pahlawan (eksekutif) aja. Anggaran ini menurut saya malah belum menunjukkan anggaran seperti yang disebut saat kampanye pilgub lalu. Saya khawatir ini akan semakin membuat grafik ekonomi kita tahun depan turun, ini jelas mengkhawatirkan,” kata politisi PKB ini pesimis.

Tidak berbeda dengan Komisi B, Wakil Ketua komisi A Hadi Dediansyah mengatakan bahwa anggaran mitra komisinya mengalami keprasan yang cukup signifikan, rata-rata anggarannya dibawah 100 miliar.

“Karena rata-rata anggaran mitra Komisi A di bawah 100 miliar. Ada yang 79 miliar, ada yang cuma 36 miliar. Padahal di dinas lain bahkan jumlahnya ratusan miliar. Kami berharap jangan sampai ini menimbulkan kecemasan. Saya beraharap ini masih bisa dirombak dan diotak-atik karena pagu yang sudah dipatok di KUA PPAS adalah perencanaan sementara,” kata Politisi Gerindra ini.

Baca Juga:  Kemungkinan Pemerintahan Jilid II Jokowi Berjalan Tanpa Oposisi

Menurut dia, harusnya kinerja di 2019 menjadi cerminan dan tolak ukur agar kinerja di 2020 jadi lebih baik. “Maka anggaran 2020 jangan dikurangi, harusnya ditingkatkan tentu dengan cara peningkatan anggaran,” katanya.

“Antara target dan penyeimbang harus balance. Tapi kan yang terjadi adalah penurunan. Kita berharap Jangan asal kepras. Harusnya program andalan jadi skala prioritas. Toh angaran silpa masih banyak. sumber sumber lain juga masih banyak. Dibanding kemampuan APBD 2020 sebesar 33 triliun. Mitra kami hanya dapat 1,6 triliun atau 1% saja, ” tandasnya.

Pewarta: Setya W

Loading...

Terpopuler