NUSANTARANEWS.CO – Di tengah maraknya unjuk rasa ratusan warga Buddha garis keras yang mendesak pemerintah Myanmar agar tidak memulangkan lebih dari setengah juta warga minoritas Muslim Rohingya, yang telah melarikan diri ke Bangladesh sejak akhir Agustus lalu guna menghindari kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar – seorang penyelidik hak asasi manusia PBB telah menyerukan kepada pemerintah Myanmar agar memberikan akses tanpa syarat pada misi pencari fakta PBB untuk menyelidiki eksodus besar-besaran Muslim Rohingya.
Seperti diketahui, Myanmar menolak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis di negaranya, dan tetap ngotot bahwa mereka adalah migran Benggala dari Bangladesh yang tinggal secara ilegal. Pemerintah Myanmar tidak memasukkan Rohingya ke dalam 135 kelompok etnis resmi di negara tersebut.
Lee Yanghee, pelapor Khusus PBB mengenai situasi HAM di Myanmar, menyampaikan laporan di hadapan komite Sidang Umum pada hari Rabu (25/10). Lee memberikan pertimbangan yang jujur dan tidak memihak atas apa yang telah terjadi, serta meminta agar orang-orang yang bertanggung jawab menjelaskan tindakan mereka. Lee juga mengatakan bahwa memberikan akses kepada misi tim pencari fakta PBB akan menjadi awal yang baik.
Sementara perwakilan dari pemerintah Myanmar menjawab dengan mengatakan bahwa negaranya akan berupaya melindungi hak asasi orang-orang Rohingya, namun keberatan dengan ide pencari fakta tersebut.
Di Dewan Keamanan PBB, Inggris memimpin upaya agar dewan mengesahkan resolusi yang mengizinkan keterlibatan PBB yang lebih kuat dalam kasus Rohingya di Myanmar. Menyikapi rencana Inggris tersebut, Rusia dan Cina bersikap hati-hati.
Sementara itu, AS tengah mempertimbangkan langkah dan sikap atas perlakuan Myanmar terhadap kaum Muslim Rohingya. Menteri Luar Negeri Rex Tillerson, minggu lalu mengatakan, bahwa pemimpin militer Myanmar turut bertanggung jawab atas tindak kekerasan yang dialami minoritas Rohingya hingga membuat mereka melarikan diri ke negara-negara tetangga.
Pernyataan itu merupakan sikap AS yang paling keras sejak krisis Rohingya menjadi sorotan dunia internasional. Meskipun belum sampai pada penerapan sanksi penangguhan ekonomi yang lebih luas. Namun, AS mulai mempertimbangkan kembali izin masuk para perwira militer Myanmar ke AS.
“Kami bersama dunia internasional juga tengah berusaha mendesak Myanmar agar membuka akses tanpa batas ke wilayah yang dilanda konflik bagi tim pencari fakta PBB, organisasi kemanusiaan, juga media,” lanjut Tillerson.
Saat ini, AS sedang berkonsultasi untuk mencari opsi lain di PBB, Dewan Hak Asasi Manusia PBB, serta lembaga-lembaga lainnya. Pada saat yang sama, tiga pejabat AS yang bersaksi pada sidang Senat pada hari Selasa lalu, juga mengusulkan perlu diambil langkah-langkah baru termasuk sanksi ekonomi yang lebih luas yang ditangguhkan di masa pemerintahan Presiden Obama. (Aya)
