Swedia

NUSANTARANEWS.CO – Swedia didaulat sebagai negara terbaik di dunia untuk tempat tinggal para imigran. Sementara Kanada berada di urutan kedua menyusul PM Kanada Justin Trudeau yang sangat menghormati keanekaragaman. Kata Trudeau, Keanekaragaman adalah kekuatan kami.

Swedia menduduki peringkat negara terbaik di dunia untuk imigran di depan Kanada Swiss. Sementara Jerman dan Australia melengkapi lima negara teratas. Demikian laporan dari US News and World Report seperti dilansir Independent.

US News and World Report mensurvei lebih dari 21.000 orang di seluruh dunia untuk tema ‘Negara Terbaik’ dan menggunakan beberapa data untuk mengetahui daftar imigran.

Kriteria yang jadi pertimbangan ialah terkait dengan stabilnya ekonomi suatu negara hingga soal persamaan pendapatan.

Sistem kesejahteraan sosial Swedia yang kuat tampaknya menjadi faktor, lapor AS News. Dan analisisnya menemukan bahwa keputusan Swedia untuk menerima sejumlah besar pengungsi telah melihat keragaman masyarakatnya.

Baca: Analis: Orang Kaya Gelapkan Pajak, Kesenjangan Ekonomi Kian Meluas

Mereka menyumbang sekitar 10 persen dari 9,8 juta penduduknya, lapor US News and World Report.

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, telah vokal tentang kebijakan tunjangan bagi para migran, dan khususnya pengungsi, membawa negara tersebut duduk di urutan kedua teratas. Bahkan, Kanada mengizinkan 300.000 imigran untuk masuk pada 2017.

AS menjadi tuan rumah lebih banyak migran daripada negara lain, namun setelah Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, Australia memiliki proporsi penduduk migran terbesar, yaitu 28,2 persen.

Negara yang paling menguntungkan berikutnya adalah Norwegia, Amerika Serikat, Belanda, Finlandia dan Denmark.

Inggris hanya berhasil mencapai posisi ke-17, di tengah retorika imigran yang kuat seputar Brexit. Independent mengungkapkan tahun lalu bahwa jumlah warga Inggris yang mengajukan kewarganegaraan Swedia telah meningkat dua kali lipat setelah referendum Brexit.

Baca juga: Kekayaan 4 Orang Indonesia Setara Dengan 100 Juta Penduduk

Lalu, bagaimana sistem kesejahteraan sosial di Indonesia? Sejauh ini kesejahteraan sosial di negeri ini selalu timpang dan berat sebelah. Sekadar informasi, indeks kesenjangan pengeluaran penduduk Indonesia atau gini ratio telah mencapai angka 0,42 atau memasuki taraf bahaya. Hal ini pernah diungkapkan Ketua LPP PKB, Marwan Jafar pada Maret lalu. Ia mengatakan bahwa Kesenjangan antara golongan kaya dan miskin di Indonesia yang berjalan dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, telah tumbuh lebih cepat dibanding negara lain di kawasan Asia Tenggara.

Menurutnya, selain gini ratio, laporan Global Wealth juga telah menetapkan Indonesia di peringkat keempat negara yang kesenjangan ekonominua paling timpang di dunia, di mana 1 persen orang terkaya menguasai 49,3 persen kekayaan nasional.

Artikel terkait: AEPI: Kebijakan Ekonomi Jokowi Akan Semakin Memperlebar Ketimpangan

Hal serupa juga pernah diakui Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Februari lalu, JK mengatakan kesenjangan di Indonesia cukup berbahaya dibandingkan negara lain. Kata JK, di Thailand yang kaya dan miskin sama agamanya. Di Filipina juga begitu, baik yang kaya maupun miskin memiliki agama yang sama. Sementara di Indonesia yang kaya dan miskin berbeda agama.

Begitu juga laporan Oxfam Internasional menyebutkan bahwa arta total empat orang terkaya di Indonesia, yang tercatat sebesar 25 miliar dolar AS, setara dengan gabungan kekayaan 100 juta orang termiskin. Dalam laporannya, Oxfam menyatakan kekayaan empat milyader terkaya di tanah air, tinggi dari total kekayaan 40 persen penduduk  miskin, atau sekitar 100 juta orang. satu persen orang terkaya memiliki hampir setengah (49 persen) dari total kekayaan populasi. (ed)

Baca juga: Ketua MPR: Di Negeri Pancasila Tak Boleh Ada yang Kaya Sendirian

Editor: Eriec Dieda

Komentar