Oleh Sayidiman Suryohadiprojo
NUSANTARANEWS.CO – Tetangga Indonesia meliputi negara yang tergabung dalam ASEAN dan yang berada dalam kesatuan Pasifik Barat Daya. ASEAN menunjukkan perkembangan positif, sekalipun masih jauh dari yabg diinginkan. Rencana untuk membentuk ASEAN Econimic Community dan ASEAN Security Community menunjukkan ambisi kuat untuk menjadikan ASEAN satu keutuhan politik yang makin nyata. Di setujuinya Piagam ASEAN yang menunjukkan sikap negara anggota ASEAN dalam HAM dan demokrasi juga hendak memberikan arahan keutuhan politik. Sekalipun begitu, dalam kenyataan Negara tetangga ini menimbulkan persoalan yang tidak kecil bagi Indonesia, di samping memungkinkan hubungan yang positifnya. Sebab itu perilaku mereka boleh digolongkan sumber dinamika regional bagi Indonesia.
Nampaknya hubungan Indonesia dengan ASEAN adalah mudah karena sama-sama orang Asia Tenggara. Akan tetapi dalam kenyataan tidak dalam segala hal demikian. Sebab Asia Tenggara yang mempunyai potensi geografi dan sumber daya alam yang tinggi sejak dahulu kala selalu menjadi sasaran bangsa-bangsa lain yang umumnya kuat. Dengan begitu bangsa-bangsa Asia Tenggara selalu terkena pengaruh dari bangsa lain. Karena bangsa-bangsa yang datang itu bersaing untuk memperoleh posisi yang terbaik di Asia Tenggara, maka persaingan itu mau tidak mau sangat mempengaruhi kehidupan bangsa Asia Tenggara. Dengan begitu tidak mudah untuk menjamin persatuan antara bangsa Asia Tenggara karena masing-masing bereaksi berbeda terhadap pengaruh luar itu, ditambah lagi setiap bangsa mempunyai kepentingannya sendiri.
Apalagi hubungan dengan Australia sebagai negara utama di kawasan Pasifik Barat Daya bukanlah hal mudah. Meskipun pernah orang Australia mengatakan hendak menjadi satu dengan Asia, namun sejak dipimpin perdana menteri John Howard Australia menyatakan diri sebagai perpanjangan AS. Adanya pergantian perdana menteri dari John Howard ke t Kevin Rudd dari Partai Buruh diharapkan akan mengubah sikap Australia terhadap Asia Timur dan Indonesia khususnya.
Satu hal penting yang nyata adalah bahwa hingga kini Five Powers Defence Arrangement (FPDA) , satu persetujuan pertahanan antara Inggeris, Australia, Selandia Baru, Singapore dan Malaysia, masih tetap ada. Padahal jelas sekali bahwa FPDA dibentuk pada tahun 1971 ketika sudah ada ASEAN. Memperhatikan masa lampau ketika Indonesia mengadakan konfrontasi terhadap Malaysia dan dukungan AS serta Inggeris kepada pemberontakan PRRI/Permesta, sukar dihilangkan dugaan bahwa FPDA mengarah terhadap Indonesia. Sikap bangsa-bangsa itu yang kurang bersahabat terhadap Indonesia sudah dimulai ketika mereka mendukung AS yang mendorong dan membantu pemberontakan PRRI/Permesta. Ketika Indonesia di bawah pimpinan Presiden Sukarno melakukan politik Konfrontasi terhadap Malaysia pada tahun 1963 mereka lebih lagi menunjukkan permusuhan kepada Indonesia.
Sekarang lebih dari 40 tahun dan dengan segala perkembangan yang terjadi di dunia, di Asia Tenggara dan di Indonesia, toh mereka tidak akhiri FPDA itu. Terutama ini aneh karena Malaysia dan Singapore bersama Indonesia, Thailand dan Filipina telah membentuk ASEAN pada tahun 1967. Dan ASEAN tujuannya mempersatukan bangsa-bangsa Asia Tenggara, mula-mula dalam bidang ekonomi dan kebudayaan tetapi lambat laun juga menyangkut politik dan bahkan keamanan, sebagaimana diuraikan sebelumnya Demikian pula ada berbagai persetujuan Indonesia dengan kawasan Pasifik Barat Daya, khususnya Australia. Maka tetap adanya FPDA berarti bahwa tetap ada kecurigaan terhadap Indonesia yang terbanyak penduduknya dan terluas wilayahnya.
Adalah aneh sekali bahwa Australia selalu menganggap Indonesia sebagai ancaman utama bagi dirinya., padahal Indonesia bukan kekuatan militer dan ekonomi yang besar artinya. Ternyata anggapan itu dilandasi hal bahwa Indonesia berpenduduk besar dan bahkan akan mencapai jumlah 250 juta orang. Sedangkan Australia penduduknya tidak banyak, hanya sekitar 20 juta orang. Dan penduduk itu terutama tinggal di Australia Timur, Tenggara dan Selatan. Australia Utara kosong dan menjadi pintu masuk bagi yang mau masuk Australia Tengah yang amat luas dan kosong, padahal kaya dengan berbagai mineral. Maka, kata mereka, besar kemungkinan orang Indonesia yang kekurangan tanah di negerinya sendiri akan masuk Australia Utara itu dan membanjiri Australia. Pendapat yang sangat tidak masuk akal itu sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa wilayah daratan Indonesia sendiri cukup luas untuk penduduknya sekalipun berjumlah 250 juta orang. Di wilayah daratan 2 juta kilometer persegi masih banyak daerah yang kosong dan sebab itu selalu ada usaha untuk memindahkan penduduk yang berlebihan di Jawa, Madura dan Bali ke daerah yang memerlukan tambahan penduduk.
Selain sikap Australia yang menganggap Indonesia ancaman utama, Indonesia juga menghadapi persoalan dengan tetangganya dari ASEAN. Karena Indonesia kaya dengan sumberdaya alam, tanahnya dan lautnya luas, sedangkan penduduknya masih banyak yang kurang pendidikan dan miskin, maka orang-orang luar itu berusaha memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari Indonesia, bahkan secara tidak sah. Terjadilah pencurian ikan, illegal logging atau pencurian kayu, bahkan pencurian tanah pasir oleh orang Singapore, Malaysia, Thailand dan mungkin juga Filipina. Adalah jelas bahwa dengan tanah yang dicuri dari Indonesia wilayah daratan Singapore menjadi lebih luas melalui usaha reklamasi. Pencurian kayu dan ikan juga menambah kekayaan orang Malaysia dan Thailand dengan merugikan Indonesia. Usaha Malaysia untuk menjadikan daerah kepulauan Ambalat masuk wilayah nasionalnya jelas bermaksud untuk merebut potensi Indonesia dalam minyak dan gas bumi. Dan amat jelas bahwa Singapore merugikan Indonesia dengan terus mengulur-ulur pembuatan persetujuan ekstradisi . Dengan begitu para koruptor dan penjahat yang mengumpulkan kekayaan di Indonesia secara tidak sah lari ke Singapore, sehingga sekarang di Singapore ada kekayaan orang Indonesia tidak sedikit. Menurut laporan perusahaan keuangan Merrill Lynch & Capgemini, dari 55.000 orang kaya Singapore sepertiga adalah orang Indonesia dengan kekayaan sekitar S$ 87 milyar atau Rp 506,8 trilyun. Ini laporan perusahaan yang resmi, sedangkan menurut pihak-pihak yang kurang resmi kekayaan orang Indonesia yang diparkir di Singapore mencapai AS$ 300 milyar. Dalam jumlah itu ada uang yang sah, tetapi terbanyak adalah uang yang diperoleh tidak sah dalam berbagai usaha gelap dan korupsi di Indonesia. Memang Singapore tidak mempunyai larangan money laundering, satu hal yang amat aneh karena bangsa itu suka menyombongkan kemajuannya berpikir dan usahanya menyamai negara maju. Maka makin jelas kebenaran tuduhan orang-orang bahwa Singapore memanfaatkan uang tidak sah dari negara-negara di kelilingnya untuk kepentingan dirinya.
Dari semua perkembangan itu jelas sekali bahwa hubungan Indonesia dengan negara-negara ASEAN dan Pasifik Barat Daya amat ditentukan oleh kondisi Indonesia sendiri. Hanya Indonesia yang kuat yang dapat memaksakan bangsa-bangsa itu respek dan menghormati legalitas dalam hubungannya dengan Indonesia, sehingga terwujud hubungan yang harmonis. Selama Indonesia kacau, lemah dan kurang mampu, dan rakyatnya kurang pendidikan, miskin dan mudah diperdaya serta disuap dalam segala bidang, bangsa-bangsa itu memandang hubungannya dengan Indonesia terutama dari sudut bagaimana memperoleh keuntungan maksimal dari kelemahan Indonesia itu.
Namun sebenarnya Asia Tenggara memerlukan peran dan partisipasi Indonesia yang kuat. Itu jelas terbukti ketika bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dekat AS dan Inggeris ingin membentuk persatuan guna memperkuat posisi mereka. Akan tetapi persatuan itu tidak mungkin terbentuk karena Indonesia tidak sepaham dengan mereka. Dengan dukungan AS dan Inggeris dalam permulaan tahun 1960-an terbentuk ASA atau Association of Southeast Asia tanpa Indonesia, yaitu meliputi Singapore, Malaysia, Filipina dan Thailand. Nampak sekali bahwa ASA dibentuk untuk memberikan dukungan kepada SEATO sebagai persetujuan pertahanan AS dan Inggeris terhadap Uni Soviet dan RRC. ASA hendak diperkuat dengan memasukkan Korea Selatan di dalamnya. Akan tetapi dalam kenyataan ASA tidak jalan karena Indonesia tidak mau bergabung. Baru setelah ada perubahan dalam posisi Indonesia dengan perpindahan kekuasaan dari Presiden Sukarno ke Presiden Soeharto dan politik Konfrontasi berakhir, maka Indonesia bersedia bergabung. Terbentuklah ASEAN di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Kemudian karena kepemimpinan Presiden Soeharto yang tegas kewibawaan Indonesia makin kuat, hal mana ditambah dengan perubahan sikap AS dan sekutunya yang menjadi bersahabat dengan Indonesia karena telah berhasil mengakhiri sejarah Partai Komunis Indonesia sebagai partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China.
Namun sekalipun ada ASEAN nampak bahwa ada anggotanya yang menempuh jalannya sendiri untuk makin memperkuat posisinya. Itu tampak pada Singapore yang di satu pihak turut ASEAN, tapi di pihak lain berusaha makin dekat dengan AS dan malahan hendak bergabung dengan NAFTA atau North American Free Trade Area. Memang Singapore selalu menunjukkan bahwa ia bangsa yang satu atau dua kelas lebih tinggi dari bangsa Asia Tenggara lainnya. Ia telah menjadi negara dengan tingkat kehidupan negara maju, sedangkan anggota ASEAN lainnya masih negara sedang berkembang. Namun dalam kenyataan ia selalu berusaha merugikan tetangganya untuk memperkuat dirinya. Sebab itu ia selalu ada persoalan dengan Malaysia, sekarang juga dengan Thailand, sedangkan dengan Indonesia tidak nampak sebagai persoalan hanya karena Indonesia menahan diri.
Maka kalau Indonesia tidak kuat dan tidak cukup wibawanya sangat mungkin ASEAN kehilangan arti dan relevansinya. Itu terbukti sejak keadaan Indonesia mundur sekali setelah diserang krisis keuangan pada tahun 1997, diikuti krisis politik dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tahun 1998 dan mulainya Reformasi yang justru makin melemahkan Indonesia.
Sikap Indonesia yang tidak kuat dibuktikan dengan ada Persetujuan Kerjasama Pertahanan yang dilakukan dengan Singapura. Persetujuan itu sama sekali tidak menguntungkan Indonesia dan justru menunjukkan kelemahannya. Sebab persetujuan itu dibuat dalam hubungan mengadakan persetujuan tentang ekstradisi. Indonesia amat memerlukan ekstradisi orang-orang yang telah amat merugikan Indonesia dan lari serta bersembunyi di Singapura.
Persetujuan itu mengorbankan kedaulatan wilayah Indonesia di darat, laut dan udara dengan memungkinkan Singapura melakukan latihan militeri di daerah latihan yang dapat ia kembangkan. Mengorbankan kedaulatan wilayah ini dapat menimbulkan pukulan psikologis kuat kepada rakyat Indonesia kalau harus mengalami wilayah nasionalnya digunakan angkatan perang Singapura secara luas. Alasan bahwa konsesi ini memungkinkan personil TNI melakukan latihan di Singapura dengan menggunakan peralatan dan senjata modern yang tidak dimiliki TNI sama sekali meleset. Sikap itu menunjukkan betapa kurang peka dan kurang pahamnya para pembuat persetujuan Indonesia tentang factor psikologi dalam pertahanan. Personil TNI yang berlatih dengan alat dan senjata Singapura yang modern tapi tidak dipunyai sendiri di rumah menurunkan percaya diri yang amat merugikan. Keinginan meningkatkan profesionalisme justru tidak akan tercapai. Selain itu profesionalisme militer tidak hanya ditentukan oleh alat dan senjata modern saja, melainkan lebih ditentukan kemampuan mengembangkan perlawanan secara efektif.
Juga dengan membuat persetujuan itu orang jadi sangsi tentang sikap Indonesia yang konsisten dalam memegang politik luar negeri bebas aktif. Sebab Singapura sudah jelas melakukan kerjasama militer dengan AS dan angkatan laut dan udara AS merupakan tamu yang setengah permanent di Singapura.
Jadi bukannya persetujuan pertahanan itu membuat Indonesia lebih kuat atau nampak lebih kuat, teapi justru sebaliknya.
