Ekonomi

Wantimpres Jadi Komisaris Lippo, BPS: Ada Apa?

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Salah seorang Dewan Pertimbangan Presiden, Agung Laksono menjadi Komisaris Lippo Grup tentu akan memunculkan conflict of interest. Apalagi media internasional mengklaim pemilik Lippo merupakan spionase China di Amerika Serikat pada masa pemerintahan Bill Clinton.

Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO) Bastian P. Simanjuntak menilai penunjukkan Agung Laksono sebagai komisaris Lippo harus direspon oleh Jokowi demi keamanan nasional. Jangan sampai Indonesia menjadi negara boneka karena semua rahasia negara didistribusikan ke Lippo.

“Kita ketahui bersama James dan Keluarga Riady mampu menunjukkan pada dunia tentang hubungan istimewanya dengan Presiden Clinton selama KTT APEC 1993 di Seattle, Washington,” kata Bastian kepada media di Jakarta, Senin (26/3/2018).

“Kita ketahui bersama salah seorang Asisten Bill Clinton (Huang) telah mengirim informasi rahasia perdagangan ke Grup Lippo kantor pusat di Jakarta. Agung Laksono bisa saja melakukan hal yang sama bila jabatannya sebagai dewan pertimbangan presiden tidak dicopot atau ia mengundurkan diri dari posisi komisaris di Lippo,” imbuhnya.

Baca Juga:  Perlu Perbaikan, Kebijakan Pemerintah Banyak Tak Memihak Petani

Bastian mengatakan, bila negara seperti Amerika Serikat saja bisa diobrak-abrik konon lagi Indonesia yang handphone presidennya saja bisa disadap. Karenanya Jokowi jangan melakukan pembiaran terhadap posisi Agung Laksono atau Jokowi akan dianggap sebagai kaki tangan Lippo dalam menjual rahasia negara.

Selain itu, sambung dia, dengan posisi sebagai dewan pertimbangan presiden, Agung Laksono bisa saja memberi pertimbangan yang selalu menguntungkan kelompok jaring bambu pimpinan Lippo. “Tentu saja akan menjerumuskan bangsa ini dalam lubang pemodal, negara ini bisa menjadi boneka mainan para pemodal,” tegas Bastian.

Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 9