NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Gerakan Pribumi Indonesia (GEPRINDO), Bastian P. Simanjuntak mengungkapkan, jika di hitung sejak Joko Widodo (Jokowi) resmi menjadi presiden 20 Oktober 2014 hingga hari ini, total kemerosotan nilai rupiah terhadap usd sebesar 25%.
Pada saat (20 Oktober 2014) itu, kata Bastian, usd bertengger di angka 12.000 dan hari ini sudah di angka 15.000 rupiah. “25% itu bukan angka yang kecil,” ujar Bastian, Jakarta, Kamis (6/9/2018).
Baca Juga:
- Gerindra: Banyak Presiden Turun di Tengah Jalan Karena Masalah Ekonomi
- Disebut Negara yang Rentan Krisis, HIPMI: Perlu Solidaritas Hadapi Krisis
- Dolar Tembus 15.000 rupiah, BPS: Bukti Fundamental Ekonomi Kropos
- Pengamat Ekonomi: Indonesia, Masih Amankah dari Krisis Moneter?
“Artinya nilai tanah bagi investasi asing lebih murah 25%. Demikian juga upah pekerja indonesia bagi perusahaan asing yang berinvestasi di indonesia, menjadi semakin murah,” imbuh Bastian.
Menurut dia, fakta tersebut menandakan pemerintah Jokowi gagal mengangkat kewibawaan negara, harkat dan martabat bangsa Indonesia.
“Rakyat harus tahu pentingnya nilai mata uang bagi negara merdeka seperti Indonesia. Uang bukan hanya alat tukar dalam ekonomi akan tetapi nilai mata uang juga berdimensi pada posisi Indonesia dipercaturan Internasional,” tegas Bastian.
Dia menjelaskan, semakin tinggi nilai tukar uang semakin tinggi pula harkat dan martabat sebuah bangsa. Dan sebaliknya pun demikian, dengan demikian Jokowi telah gagal menjadikan bangsa besar sebagai negara yang benar-benar merdeka dan berdaulat.
“Selama ini paket ekonomi serta data kemajuan ekonomi kita hanyalah utopis. Akibatnya begitu datang ‘badai’ kecil negara menuju kebangkrutan,” ujarnya.
Pada akhirnya, lanjut Bastian, bangsa ini semakin dianggap sepele oleh bangsa lain. Ini semua akumulasi pencitraan yang tidak bermanfaat bagi negara kita. Ada kebohongan terorganisir yang akhirnya terungkap setelah lemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar. Sejak Jokowi memimpin hingga kini, nilai tukar rupiah selalu di bawah harapan.
“Ini sebuah kegagalan yang harus diakui Jokowi tanpa harus mencari kambing hitam,” tandasnya.
Pewarta: Achmad S.
Editor: M. Yahya Suprabana
