NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mengunggah foto dirinya sedang berbincang-bincang dengan Presiden Jokowi di akun Instagram miliknya. Di samping kedua tampak Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.
Dalam caption-nya, Fahri menyebutkan dirinya hadir mewakili lembaga negara yang diundang berbuka puasa di Istana Negara pada Senin (6/5).
“Kemarin pimpinan lembaga negara diundang berbuka puasa di Istana (Negara),” ujarnya.
“Ada wartawan tanya saya, kok bapak datang, kan sering kritik? Saya jawab singkat, Istana itu bukan kantor pribadi tapi itu kantor kepala negara. Jadi, bayangkanlah betapa sulit memahami relasi-relasi ini,” ucap Fahri.
Lebih lanjut dia menuturkan bahwa ada pihak yang menganggap kritik adalah tindakan permusuhan. Bahkan, kata dia, ada pihak lainnya yang hendak mengkonversi kebebasan menilai pemerintah sebagai tindak pidana. Padahal, lanjut Fahri, kritik dalam demorkasi itu dilembagakan sebagai cara pengatur arus pikiran di ruang publik.
“Ini tantangan kita,” cetusnya.
“Kita harus naik kelas soal teori-teori dasar berdemokrasi sebelum kita mendapatkan manfaat darinya. Kita perlu terus bersuara agar kehidupan kita jangan salah arah, semisal ingin menyeleksi pikiran yang boleh dikatakan dan tidak. Bahkan ada yang ingin kriminalisais media yang memuatnya,” sindir Fahri.
Seperti diwartakan, Menkopolhukam , Wiranto berencana membentuk tim hukum nasional untuk menindak secara hukum tindakan, ucapan dan pemikiran tokoh nasional. Mantan Panglima ABRI tidak akan memberi ruang bagi tokoh yang melanggar dan melawan hukum baik melalui tindakan maupun ucapan.
Fahri melanjutkan, demokrasi sukses karena kebebasan rakyat mengakibatkan lahirnya kecerdasan publik untuk berkarya dan juga menilai karya pemerintah. “Lalu standar kerja negara menjadi tinggi. Itulah yang melahirkan negara berkelas dan memiliki kualitas kerja yang tinggi,” imbuhnya.
Menurut Fahri, rencana pemerintah menyeleksi pikiran tokoh dan mengkriminalisasi media yang memfasilitasi pandangan tersebut merupakan wujud kemunduran. Padahal, rezim sensor sudah ditumbangkan 21 tahun silam.
“Jangan mundur ke belakang, kita harus maju dengan gagah berani. Rezim sensor sudah kita tumbangkan, jangan dihidupkan kembali,” tegasnya.
“Negara harus lebih canggih mengelola demorkasi kita, pakai ilmu jangan pakai kekuasaan. Ilmu lahirkan peradaban, kekuasaan lahirkan pemberontakan,” cetusnya.
(eda)
Editor: Erie Dieda
