NUSANTARANEWS.CO – Maskapai terbaik yang dimiliki Indonesia yaitu Garuda Indonesia, anggota dari Sky Team..” sedang menghadapi prahara yang dampaknya bisa sangat luas. Sebuah penghargaan dunia, Sky Team atas pelayan berkualitas dan berkelas dunia dalam industri penerbangan komersial telah disematkan pada BUMN di wilayah udara ini. Sekelumit sambutan pelayanan yang ramah selalu diterima oleh para penumpang langganan maskapai terbaik kebanggaan bangsa Indonesia setelah para penumpang masuk pesawat dan menduduki kursinya masing-masing sebelum lepas landas. Layanan prima yang selalu diberikan Garuda Indonesia telah memberikan kesan bahwa maskapai ini tak akan mampu dikalahkan oleh para pesaingnya di kelas yang sama karena menyediakan kualitas yang tanpa cela pada konsumen penumpang.
Akankan BUMN terbaik dan dikenal dalam industri penerbangan komersial dunia milik rakyat Indonesia ini tinggal kenangan saja?
Konflik Internal
Pada bulan Januari 2018 lalu telah terjadi berbagai insiden keterlambatan pesawat yang tak masuk akal (unreasonable event) seharian sehingga membuat calon penumpang mengamuk di Terminal III yang baru dioperasikan khusus untuk Garuda Indonesia. Atas kejadian ini, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah memberikan peringatan kepada manajemen Garuda Indonesia melalui Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Agus Santoso agar pihak manajemen menyelesaikan persoalan konsolidasi internalnya. Artinya, memang ada permasalah internal soliditas Dewan Direksi yang terjadi semenjak terjadinya pergantian Direktur Utama dari Arief Wibowo kepada Pahala N. Mansury.
Simak artikel-artikel terkait GAruda Indonesia:
Para Pilot Akan Ambil Sikap Tegas Jika Ada yang Ingin Hancurkan Garuda
Ancaman Mogok Para Pilot Garuda, Munculkan Banyak Kekhawatiran
Soal Garuda Indonesia: Sudah Rugi (Malah) Nambah Direksi
Serikat Pekerja: Direksi Garuda Indonesia Terlalu Banyak, Pemborosan!
Kata Menteri Rini: Garuda Indonesia Masih Biang Kerugian BUMN
Harga Saham Garuda Maintenance Facility AeroAsia Semenjak IPO Terus Melorot
Eskalasi permasalahan Garuda Indonesia tidak berdiri sendiri dan terlepas dari pengambilan keputusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian BUMN pada struktur organisasi dan manajemennya. Konflik internal diawali pada saat terjadinya perubahan numenclateur organisasi Garuda Indonesia, yaitu penambahan 3 (tiga) pos direksi baru yang tak sesuai dengan standar manajemen industri penerbangan, dari 6 (enam) direksi menjadi 9 (sembilan) direksi.
Penambahan ini jelas bertentangan dengan peraturan standar penerbangan internasional annexes ICAO maupun UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Hal mana juga telah mendapat komplain dari para karyawan PT (Persero) Garuda Indonesia melalui Serikat Pekerja Garuda Indonesia Bersatu yang merupakan gabungan antara Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia dan Asosiasi Pilot Garuda yang menyoroti buruknya kinerja Dewan Direksi akibat perubahan komposisi jajaran direksi yang semakin gemuk serta tumpang tindihnya tugas pokok dan fungsi antar direksi baru maskapai tersebut.
Kinerja Keuangan Buruk
Garuda Indonesia adalah BUMN yang penting karena prestasinya yang membanggakan masyarakat dan bangsa Indonesia. Tidak hanya itu, korporasi ini juga sebagai BUMN yang berkarakter pusat laba (profit centre) yang memberikan kontribusi bagi jalannya pembangunan ekonomi antar wilayah dan mendukung keuangan negara. Namun, selama satu tahun lebih, yaitu Tahun 2017 sampai Triwulan I Tahun 2018 ini kinerja BUMN entitas ekonomi konstitusi ini semakin memburuk. Bahkan, kesan yang muncul permasalahan kinerja yang buruk ini ditimpakan pada konsumen loyal penumpang Garuda Indonesia dengan harga tiket yang semakin mahal, terutama selama bulan Ramadhon 1439 H dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Salah satu kasus penempatan Direktur Utama BUMN yang tidak nenggunakan kaidah kapasitas dan kompetensi profesionalisme di bidang industri transportasi udara ada pada Garuda Indonesia. Dampak dari the wrong man and the wrong place ini adalah semakin buruknya kinerja korporasi yang dihasilkan oleh Dewan Manajemen di bawah kepemimpinan Pahala Nugraha Mansury.
Dari data dan informasi yang dipublikasikan, tercatat bahwa pada tahun anggaran (buku) 2017 PT (Persero) Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar US$ 67,6 juta atau sekitar Rp 912.6 milyar (kurs dollar 13.500), dan jika memperhitungkan extraordinary item maka kerugian tersebut bertambah menjadi US$ 213,4 juta atau Rp 2,88 triliun, lebih dari tiga kali lipat.
Baca juga: Janggal dan Paradoks, Sekber PT Garuda Indonesia Tolak Hasil RUPS
Sementara itu, nilai saham Garuda juga semakin menurun sebagai akibat semakin tidak percayanya para pemegang saham dan publik pada manajemen Garuda Indonesia, bahkan secara internal soliditas organisasi dan manajemen Garuda juga menjadi kisruh, apalagi dengan adanya rencana mogok para karyawan bersama kru pesawat Garuda Indonesia.
Kinerja dan kekisruhan di tubuh BUMN Garuda Indonesia ini tentu saja berdampak pada kualitas pelayanan Garuda Indonesia pada konsumen penumpang loyalnya. Banyak sekali kasus terjadi di berbagai bandara bahwa pelayanan check in sampai boarding Garuda Indonesia semakin tidak teratur, bahkan sampai dengan pesawat mengalami delayed.
Perhatian presiden yang serius juga dibutuhkan dalam menyelesaikan BUMN yang berkinerja sangat baik sejak dulu dan menjadi gengsi Indonesia dalam industri penerbangan komersial dunia. Penggantian Direksi harus segera menjadi prioritas sebelum terlambat, tentu dengan menempatkan figur yang tepat, memiliki kapasitas dan kompetensi di bidang industri penerbangan, paling tidak memahami manajemen bisnis transportasi.
Akankah BUMN strategis yang dimiliki oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Pertamina dan Garuda Indonesia hanya akan tinggal nama dan lenyap dari sejarah industrinya akibat kesalahan pengambilan keputusan dalam RUPS yang diselenggarakan Kementerian BUMN? Keputusan ada di tangan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi
