NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Fenomena tertangkapnya kepala daerah baru-baru ini seolah menjadi tren di negeri ini. Bagaimana tidak secara berantai satu persatu kepala daerah terciduk KPK.
Mulai dari Bupati Klaten, Bupati Pamekasan, Bupati Batubara, Walikota Tegal dan yang terbaru adalah Walikota Batu Malang. Menanggapi hal itu, Mantan Anggota Komisi Hukum DPR, Djoko Edhi Abdurrahman mengaku tak heran.
Pasalnya kata dia, sistem yang sedari awal sudah salah, maka kedepannya akan terus salah. Dirinya secara tajam menyoroti fenomena banyaknya kepala daerah yang koruptif tak lain karena sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia saat ini tidak benar.
“Kepala Daerah banyak ditangkap KPK karena sistem pemilunya salah. Di UUD 1945 pemilu adalah sistem perwakilan. Bukan sistem pemilihan one man one vote,” ungkap Djoko Edhi kepada Nusantaranews melalui pesan singkat, Senin (18/9/2017) di Jakarta.
Hal ini tampak terlihat ketika suara rakyat dikapitalisasi secara sengaja dan sadar oleh pemerintah. “Pemilunya saja korup, tiap suara di kapitalisasi Rp 50 rebong (ribu) hingga 500 rebong. Serentak pula,” sambungnya.
Kalau sudah demikian lanjut Djoko Edhi, apa yang bisa diharapkan dari sebuah sistem yang bobrok semacam itu? Kecuali nalar koruptif mendominasi otak mereka.
“Tak ada yang berdaya mencegah korupsi Pemilu atau Pilkada. Kok berharap dari pemilu korup lahir pemimpin tak korup? Itu doa yang aneh. Doa yang jungkir, ekspektasi yang menunggu keajaiban,” sindirnya.
“Korupsi atau tidak, bukan keajaiban bro. Bukan pekerjaan syetan. Itu hasil dari sistem yang korup. Kalau syetan sebabnya, kata Ali Said, yang kita butuhkan mendatangkan kyai, pengusir syetan,” terangnya.
Untuk bisa keluar sistem yang menyesatkan tersebut, jalan satu-satunya kata dia adalah menghentikan sistem pemilu langsung dan kembali ke sistem perwakilan. Karena sistem permusyawaratan dan perwakilan adalah akar sistem perintahan Indonesia yang sah.
“Stop pemilu langsung itu, kembali ke sistem perwakilan. Dijamin syetannya tinggal dihitung dengan jari,” tegas dia.
Pewarta/Editor: Romandhon
