NusantaraNews.co – Berbagai media, baik mainstream maupun medsos, memberitakan pemburuan Setya Novanto, ketua DPR Republik Indonesia, oleh KPK. Dari mulai KPK dan polisi yang mengejar Setya Novanto ke rumahnya, sampai urusan pemburuan Setya Novanto. Bahkan, sebuah LSM anti korupsi, MAKI, mengeluarkan sayembara hadiah 10 juta rupiah untuk informasi Setya Novanto di mana berada. Dan juga LSM IPW meminta polisi menembak di tempat jika Setya Novanto melawan polisi yang hendak menangkapnya.
Hiruk pikuk soal menghilangnya Novanto ini, didominasi caci maki dan kebencian yang amat dahsyat terhadap sosok Setya Novanto, yang memang dalam perkara korupsi e-KTP ini berkali-kali mampu mematahkan tuduhan KPK terhadap dirinya. Bahkan, Setya Novanto sudah berkali-kali pula sebelumnya menghadapi perkara perkara besar, mulai dari Cessie Bank Bali, “Papa Minta Saham”, dan terakhir skandal e-KTP, yang merugikan negara triliunan rupiah.
Caci maki ini telah membuyarkan beberapa substansi persoalan Setya Novanto ini dalam perspektif berbangsa. Yang jika kita tidak sensitif, maka sesungguhnya kita tidak menyentuh persoalan sesungguhnya. Setidaknya ada 3 hal penting yang harus kita dalami dalam situasi ini.
Pertama, Setya Novanto bukanlah penjahat dalam pengertian hitam putih. Artinya, kita sulit menempatkan diri kita sebagai alat ukur yang sah untuk menilai Setya Novanto sebagai penjahat, seperti yang kita lakukan terhadap maling, pencuri, pembunuh, pelacur dan sebagainya.
Mengapa demikian? Karena Setya Novanto dalam sistem sosial politik kita merupakan bagian dari sistem politik yang ada. Sistem politik ini adalah sebuah sistem yang memang permisif dan toleransi atas orang-orang yang berkarakter seperti Setya Novanto.
Setya Novanto adalah tangan kanan Jokowi saat ini. Dia bekerja dalam simbiosis mutualisme dengan Jokowi, baik dalam mendukung Jokowi untuk kembali jadi presiden 2019, maupun dalam mengamankan DPR RI untuk memuluskan agenda rezim Jokowi di parlemen.
Setya Novanto adalah tangan kanan Prabowo Subianto pada pilpres 2014 lalu. Dia bekerja siang malam untuk memenangkan Prabowo jadi presiden.
Setya Novanto adalah tangan kanan Jusuf Kalla ketika JK menjadi ketua umum Golkar beberapa tahun lalu. Setya Novanto merupakan bendahara yang berfungsi mencari sumber sumber pembiayaan partai dan politik JK.
Setya Novanto adalah pendukung utama Ahok dalam pilkada DKI. Bersama Yorys Raweyai, Setya Novanto menggalang konglomerat-konglomerat berpawai “kebhinnekaan” untuk mendukung Ahok.
Dalam arus rakyat, Setya Novanto adalah pemilik gelar GUS. Dia mendapatkan kartu anggota NU, diberikan langsung oleh ketua Dewan Syuro dan ketua Tanfidziah NU, beberapa saat lalu. Bahkan dia melalukan safari politik ke pesantren-pesantren.
Jadi, jejak Setya Novanto selama 20 tahun belakangan ini, menunjukkan bahwa bangsa kita memang memproduksi elit-elit nasional dengan karakter Setya Novanto. Manusia dengan karakter minus intelektualitas, gemar korupsi, dan mempersepsikan kekuasaan sebagai alat pencari kekayaan.
Kedua, kasus Setya Novanto yang berani melawan KPK ini sebenarnya terjadi ketika KPK sebagai institusi anti korupsi yang awalnya sangat didambakan, terjebak dalam arus politik kekuasaan. Setya Novanto melakukan praeradilan atas pentersangkaannya tentu karena ada preseden praperadilan atas Budi Gunawan yang ditersangkakan kasus “Rekening Gendut” dan pentersangkaan Surya Dharma Ali.
Rakyat melihat berbagai kasus, baik di masa SBY, seperti “Kasus Hambalang” maupun di masa Jokowi, kasus Sumber Waras dan “Bus Transjakarta”, terkesan ada pilih kasih dalam memilih tersangkanya.
Menurunnya kredibilitas KPK, tentu saja membuat Setya Novanto dan pengikutnya di DPR berani melawan KPK secara terbuka tanpa malu di hadapan rakyat.
Ketiga, persoalan Setya Novanto ini berimplikasi dengan sosoknya sebagai ketua DPR RI. DPR RI adalah simbol sistem konstitusi dan hukum di negara ini karena mereka memproduksi UU dan (bersama DPD) juga mengamandemen UU Dasar.
Sudah jelas bahwa Setya Novanto menjabat DPR RI karena dukungan rezim yang berkuasa. Bahkan, sebelumnya dia ketua DPR yang sudah mundur karena dicurigai melakukan tindakan aib untuk menjual kekuasaannya dalam kasus “Papa Minta Saham” Freeport. Namun, rezim mendukung kembali Setya Novanto mengambil-alih kepemimpinan Golkar dan sekaligus DPR RI, dengan barter politik dukungan Golkar secara dini untuk Jokowi 2 periode. Dengan posisinya sebagai ketua DPR, sekali lagi Setya Novanto adalah simbol rakyat Indonesia.
Dari tiga persoalan yang kita bahas di atas, muncul pertanyaan bagi kita: apakah kebencian yang muncul secara bombastis terhadap Setya Novanto saat ini merupakan refleksi adanya keinginan rakyat untuk mendelegitimasi sistem sosial politik korup yang ada ataukah sekedar situasional dan temporer?
Pertanyaan ini penting untuk melihat tanggung jawab kita sebagai sebuah bangsa yang “civilized“. Yang hari ini simbol rakyatnya dijadikan buronan dan disaksikan seluruh dunia.
Jika rakyat menginginkan perubahan tentu delegitimasi atas sistem sosial yang ada harus diwujudkan dan gerakan rakyat harus menunjukkan kemarahan besar. Kemarahan besar harus merujuk pada keinginan menyingkirkan sistem sosial politik busuk yang mengkooptasi bangsa ini. Lalu juga menyingkirkan elit-elit politik busuk, semuanya. Serta membangun sistem sosial dan elit politik yang ideal, seperti yang dilakukan bangsa-bangsa besar.
Sebaliknya, jika yng terjadi hanya puas pada sirkulasi elit dari Novanto yang asli ke Setya Novanto Novanto lainnya, maka sesungguhnya rakyat pun sudah masuk dalam jebakan sistem sosial politik busuk yang berkepanjangan.
Saat ini adalah saat bangsa kita mengukur diri kita. Yakni mengukur ketololan bangsa kita!
Penulis: Dr. Syahganda Nainggolan, Sabang Merauke Circle
