NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekelompok orang yang menamakan diri Organisasi Massa Merdeka Seratus Persen (Ormas DERAP 100%) mengaku akan melakukan aksi maraton ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia untuk mengusut kasus dugaan korupsi e-KTP yang melibatkan Puan Maharani.
Dalam surat pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya, Selasa (25/6/2019) di Jakarta, Koordinator Aksi, Amri Mamonto dan Sekretaris Derap, Misar Tagep menegaskan bahwa aksi demo dan laporan ke KPK, Kejagung dan Mabes Polri adalah gerakan moral relawan berupa aksi bersih-bersih para menteri korup di Kabinet Jokowi-Jusuf Kalla.
Selain itu, aksi itu juga sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018.
“Kami yang tergabung dalam ormas Derap 100% akan melakukan aksi sekaligus memasukan laporan tertulis mengenai dugaan tindak pidana korupsi Puan Maharani kepada penegak hukum. Aksi ini akan dilakukan secara maraton dan per obyek perkara.Aksi maraton tersebut akan dilakukan pada, Kamis 27 Juni 2019 di Gedung Merah Putih KPK, dan pada 2 Juli 2019 di Gedung Bundar Kejasaan Agung, dan langsung ke Mabes Polri pada hari yang sama,” ujar Amri dalam keterangan tertulisnya.
Dalam aksi tersebut, terang Amri, ormas Derap mengusung 3 tuntutan, yaitu pertama, mendesak aparat penegak hukum (KPK, Kejagung dan Polri) segera menuntaskan kasus korupsi e-KTP tanpa pandang bulu.
Kedua, mendesak aparat penegak hukum segera menangkap Puan Maharani. Dan ketiga, mendesak Presiden Joko Widodo untuk memecat Menteri Puan Maharani sebagai Menko sPembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Pramono Anung sebagai Sekretaris Kabinet (Setgab).
Pewarta: Romandhon
