NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pengakuan Setnov (Setya Novanto) menurut Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono, dinilai belum tentu benar tentang keterlibatan Puan Maharani dan Pramono Anung dalam skandal e-KTP. Sebaliknya, Arief berpraduga, pengakuan Setnov dianggap hanya ingin menarik perhatian Joko Widodo.
Sebelumnya, Setnov menyebut, ada uang hasil korupsi yang mengalir kepada dua politisi PDIP, yakni Puan Maharani dan Pramono Anung. Diberikan melalui Oka Masagung. “Alasannya juga aneh katanya cuma karena Oka Masagung dekat dengan keluarga Sukarno,” kata Arief Poyuono, Jumat (23/3/2018).
Arief menambahkan, kalau secara fakta yang ada, dimana Pramono Anung yang saat proyek e-KTP diajukan anggaran oleh pemerintah SBY? Menurutnya, Pramono Anung tidak sama sekali ada pada domain pemutus anggaran e-KTP, begitu juga Puan Maharani yang menjadi Ketua Fraksi PDIP juga tidak masuk dalam domain proyek e-KTP.
“Jadi pengakuan Setnov itu tidak mendasar terkait uang 500 ribu dollar yang mengalir ke Puan dan Pramono Anung,” ungkapnya.
Baca Juga:
Kasus e-KTP Diimbuhi Nama Puan, Fahri: Inikan ‘Another Sensation’, Festival Baru
Sering Jadi Saksi e-KTP, Berikut Harta Ganjar Pranowo
Dua Pembantunya Disebut Terima Uang Haram e-KTP, Jokowi: ya Diproses Saja
Sementara, lanjut Arief, terkait komitmen Joko Widodo mempersilahkan KPK memeriksa Puan dan Pramono lebih bernuansa politik penyanderaan terhadap PDIP. “Sepertinya jelang Pilpres, Jokowi mulai pencitraan nih! Seakan-akan tidak peduli dengan dua kader PDIP yang diakui Setnov menerima aliran Dana hasil korupsi e-KTP,” terangnya.
“Justru yang saya heran, kok tidak ada ya pejabat penguasa di era SBY dijerat dalam kasus e-KTP? Kok baru para anggota dewan ya dijerat. Padahal terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto menulis nama SBY dan Ibas di buku hitam miliknya. Sebab enggak mungkin proyek sebesar e-KTP tidak melibatkan petinggi negara yang berkuasa saat itu,” ujar Arief.
Editor: Alya Karen
