NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Disetujuinya poin kesepakatan melalui perundingan antara PTFI dan Pemerintah, menurut Pengamat Energi dari Universitas Tarumanagara Ahmad Redi sesungguhnya tidak memberikan keuntungan bagi Pemerintah Indonesia. Menurut dia karena, poin-poin kesepakatan perundingan mengandung masalah.
Adapun beberapa masalah yang dimaksud, ungkap dia adalah pemberian IUPK kepada PT Freeport yang tidak sesuai dengan UU Minerba. “Menurut UU Minerba IUPK dapat diberikan melalui penetapan WPN yang harus disetujui DPR. IUPK pun diprioritaskan diberikan kepada BUMN,” ungkap dia dalam keterangan tertulis, yang diterima Selasa (29/8/2017).
Masalah selanjutnya mengenai pembangunan smelter. Dirinya menegaskan bahwa pembangunan smelter merupakan kewajiban lama PT Freeport. Dimana, di waktu yang lalu pun telah dijanjikan PT Freeport untuk dibangun. “Toh hingga detik ini pun tidak terbangun,” sambungnya.
Begitupun dengan pembelian saham divestasi di masa akan berakhirnya Kontrak Karya (KK) merupakan kebijakan yang sesungguhnya merugikan bagi Indonesia. Karena lanjutnya, tanpa membeli saham divestasi pun, tahun 2021 atau setelah KK berakhir maka wilayah eks PT Freeport menjadi milik Pemerintah Indonesia.
“Terkait divestasi saham oleh PT Freeport, sesungguhnya dalam KK perpanjangan 1991 sudah ada kewajiban divestasi saham PT Freeport yang harusnya pada tahun 2011 sudah 51% dimiliki pemerintah, namun faktanya hingga detik ini kewajiban divestasi 51% ini tidak juga direalisikan PT Freeport,” ujar Redi.
Dirjnya menilai, bahwa hasil perundingan ini malah bentuk mengukuhan kembali PT Freeport untuk mengeksploitasi SDA Indonesia yang kemanfaatannya bagi bangsa Indonesia sangat rendah. “Pemerintah sekarang pun menjadi pewaris potensi masalah PT Freeport sebagaimana tahun 1967 dan 1991 ketika Orde Baru (Orba) mewariskan masalah PT Freeport kepada generasi saat ini,” tegasnya. (Red-01/Em)
Editor: Romandhon
