NUSANTARANWES.CO – Human Rights Watch (HRW) mengingatkan Menteri Luar Negeri AS John Kerry untuk lebih fokus terhadap pelanggaran hukum yang terus terjadi dalam perang di Yaman. HRW mengatakan bahwa koalisi perang yang dipimpin oleh Arab Saudi telah menewaskan banyak warga sipil.
Seperti diketahui pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi telah menuai banyak kritik dari berbagai kelompok hak atas korban sipil selama perang di Yaman. Bahkan seorang dokter yang berbasis di Paris Without Borders (MSF), menuduh pihak koalisi melakukan “pemboman yang membabi buta”.
Akibat serangan membabi buta tersebut, MSF kemudian memutuskan untuk menarik staf dari enam rumah sakit di Yaman setelah 19 orang tewas dalam serangan udara Senin lalu di sebuah rumah sakit di provinsi utara yang dikuasai oleh pemberontak Hajja. Bahkan MSF juga melaporkan bahwa serangan udara dua hari sebelumnya pada sebuah sekolah Al-Quran telah menewaskan 10 orang anak-anak.
Menyikapi serangan membabi buta pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi tersebut, Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Elizabeth Trudeau menyatakan keprihatinan yang mendalam setelah mendapat laporan tentang serangan terhadap sebuah rumah sakit dan sekolah tersebut. Para pejabat tinggi AS pun mulai mendesak sekutu utama mereka di Timur Tengah untuk menghindari serangan yang merugikan warga sipil. Bahkan menurut sebuah laporan, militer AS telah mulai mengurangi jumlah penasihat intelijen langsung yang mendukung perang koalisi pimpinan Saudi di Yaman, menyusul kekhawatiran atas korban sipil yang terus berlanjut.
Sementara itu, pada 20 Agustus 2016 kemarin, jutaan rakyat Yaman, berbondong-bondong turun ke jalan di alun-alun utama al-Sabi’in sebagai upaya dukungan terhadap badan politik yang dibentuk setelah pembicaraan damai yang ditengahi PBB awal bulan lalu.
Kepala Dewan Politik Agung, Saleh al-Sammad, memberi hormat kepada orang banyak dan menekankan bahwa jumlah mereka sama dengan penduduk empat negara Teluk yang telah mengambil bagian dalam perang pimpinan koalisi Saudi yang dilancarkan terhadap Yaman sejak Maret 2015.
Sammad, yang juga kepala kelompok revolusioner, mengatakan bahwa Dewan Politik Agung akan membentuk pemerintahan baru dalam beberapa hari mendatang, dan menyerukan kepada Parlemen untuk melanjutkan sesi dan kembali ke kehidupan politik normal.
Dalam kesempatan itu, Salah al-Sammad, juga meminta kepada masyarakat internasional untuk “menghormati kehendak rakyat Yaman”.(banyu)
