NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif NU Arifin Junaidi menilai kebijakan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terkait program sekolah sehari penuh, merupakan kebijakan yang berbau menjerumuskan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Menurut saya ini proses pembusukan pemerintahan Pak Jokowi. Karena yang tuding nanti Pak Jokowi, sebagai Pak Presiden kan?” kata Arifin kepada Nusantaranews di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2017).
Pasalnya, ia beranggapan kebijakan Kemindukbud itu dinilai tidak relevan jika dipaksakan dalam pendidikan di Indonesia. Ketika kebijakan tersebut tetap dipaksakan, maka yang terpapar ‘jeleknya’ adalah presiden.
“Ya karena sekarang pimpinan negara kita itu presiden. Ketika ada pembantu presiden mewacanakan seperti itu kan yang dituding pastinya presidennya. Bukan tidak mungkin nanti penolakan ini akan dikapitalisasi untuk menurunkan Jokowi. Kalau kami sudah sadar itu. Kami tidak akan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan itu,” ujarnya.
Saat ditanya kenapa? Dirinya menjawab bahwa dengan melihat kegaduhan yang belakangan ini terjadi, semuanya bertendensi menyudutkan presiden.
“Loh sekarang ini semua hal ditembakkan semua ke presiden, intinya ingin menurunkan Presiden. Contoh kayak kemarin itu penistaan ulama dialamatkan ke Presiden. Soal Amien Rais yang disebut dalam persidangan menerima itu (uang 600 juta pengadaan alat kesehatan) dialamatkan ke Presiden. Semuanya dialamatkan ke presiden. Jadi banyak hal yang mengindikasikan ke arah sana,” tegasnya.
Pewarta/Editor: Romandhon
