Politik

Sekolah Lima Hari Sebaiknya Diserahkan Pemerintah Daerah

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – PBNU merupakan salah satu ormas yang keras menolak rencana penerapan sekolah lima hari (full day school) yang akan dikeluarkan Kemendikbud. Pasalnya, full day school (FDS) dinilai akan mengganggu jalannya pendidikan Madrasah Diniyah yang selama ini berlangsung sore hari setelah jam sekolah usai.

Anggota DPR RI Komisi X, Ledia Hanifa memahami kegelisahan yang dirasakan PBNU terkait penerapan FDS. “PBNU memiliki pertimbangan lain terkait dengan peserta didik yang mengikuti madrasah diniyah selepas sekolah,” terang dia, Jum’at (7/7/2017).

“Meski Menteri menyatakan bisa opsional atau bekerjasama dengan sekolah, nyatanya dalam ketentuan tentang hari sekolah dalam peraturan menterinya berlawanan dengan opsional yang digaungkan,” lanjut Ledia.

Politisi PKS itu meminta pemerintah untuk tidak memberlakukan sekolah 5 hari secara merata. Sebab kondisi di luar Jawa dengam Jawa saja sudah berbeda. “Serahkan saja pola yang akan diambil pada pemerintah daerah setempat dan sekolah yang bersangkutan,” ujarnya.

Baca Juga:  Inisiasi Padat Karya di APBD 2023, Gus Fawait: Inilah Cara Fraksi Gerindra¬† di Jawa Timur Bantu Rakyat

Dirinya menambahkan, jika yang menjadi alasan adalah pemenuhan jam kerja guru, maka kesalahan besar jika jam kerja guru disamakan dengan birokrat kantoran. “Guru terpaksa membawa ujian anak-anak ke rumah untuk diperiksa karena sudah tidak punya waktu lagi untuk mengerjakannya di sekolah. Dan yang seperti ini tidak dihitung sebagai jam kerja. Bagaimana dengan mempersiapkan soal ujian dan bahan ajar?” lanjutnya.

Ia meminta agar pemerintah serius melakukan kajian ulang terhadap program tersebut.

Pewarta: Ucok Al Ayubbi
Editor: Romandhon

Ikuti berita terkini dari Nusantaranews di Google News, klik di sini.

Related Posts

1 of 37