Connect with us

Politik

Fachrul Razi Jadi Menteri Agama, PBNU Sebut Para Kiai di Daerah Nyatakan Kekecewaan Bernada Protes

Published

on

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO)

Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas. (FOTO: NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah PBNU, Robikin Emhas mengungkapan pihaknya mendapat banyak pertanyaan terkait Menteri Agama. Selain pertanyaan, banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaanya dengan nada protes.

“Banyak kiai dari berbagai daerah yang menyatakan kekecewaannya dengan nada protes. Para kiai paham Kemenag harus berada di garda depan dalam mengatasi radikalisme berbasis agama. Namun para kiai tak habis mengerti terhadap pilihan yang ada,” ungkap Robikin, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Presiden Jokowi akhirnya menunjuk Jenderal (Purn) Fachrul Razi menjadi Menteri Agama (Menag) di Kabinet Indonesia Maju. Dalam keterangan saat pengumuman menteri, Jokowi menyebut Fachrur Razi mengurus radikalisme, ekonomi umat dan industri halal.

Robikin melanjutkan, para kiai sudah lama merisaukan fenomena terjadinya pendangkalan pemahaman agama yang ditandai merebaknya sikap intoleran. Lebih tragis lagi, bahkan sikap ekstrem dengan mengatasnamakan agama. Semua di luar kelompoknya kafir dan halal darahnya.

Baca juga: Masih Diisi Wajah Lama, Ini Susunan Kabinet Indonesia Maju 2019-2024

Baca juga: Jokowi Diminta Pilih Menteri Agama dari Kalangan Pesantren

“Teror adalah di antara ujung pemahaman keagamaan yang keliru seperti ini,” jelasnya.

Dia menambahkan, karena kondisi dan daya destruksi yang diakibatkan, secara kelembagaan jauh waktu NU tegas mengingatkan bahaya radikalisme itu.

“Bahkan NU menyatakan Indonesia sudah kategori darurat radikalisme, di samping darurat narkoba dan LGBT,” ujarnya.

Tak hanya Robikin, Pengasuh PP Darul Irsyad Sasak Panjang Bogor, Jawa Barat, KH Qosim Arsadani sudah mengingatkan sebelumnya supaya Jokowi tidak keliru memilih Menteri Agama.

“Presiden Jokowi menetapkan hari santri dan disahkannya UU Pesantren, karena itu langkah baik yang demikian harus tetap berlanjut dan jangan sampai tercederai hanya karena kesalahan dalam memilih Menteri Agama yang bukan dari kalangan pesantren atau yang mengerti betul problem kehidupan beragama, khususnya Islam di Indonesia,” ujar KH Qosim kepada redaksi, Selasa malam.

Baca Juga:  Demo 30 September, Ini Permintaan Jokowi Kepada Para Mahasiswa

Selain itu, PP Majelis Dakwah dan Pendidikan Islam (Madani) juga mengingatkan ihwal serupa.

“Hari ini 22 Oktober adalah hari santri dan anehnya bertepatan dengan hari pemanggilan para calon menteri. Saya berharap di waktu yang istimewa ini, Pak Jokowi kembali memberi kado kepada kalangan santri dengan menjadikan Menteri Agama dari kalangan pesantren,” kata Sekjen PP Madani kepada redaksi.

Menurutnya, dengan adanya tantangan radikalisme yang kian menguat, Presiden Jokowi tidak boleh salah dalam memilih Menteri Agama.

“Yang diperlukan adalah menteri yang paham ilmu agama dan mengerti suasana kebatinan kehidupan beragama di Indonesia yang memang plural. Jawabannya adalah cara berdakwah yang santun dan moderat seperti yang diajarkan para Wali Songo, bukan pendekatan keamanan yang represif,” tuturnya. (ach/adn/eda)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler