Connect with us

Ekonomi

Regulasi Pengembangan EBT Nasional Dinilai Masih Belum Mendukung

Published

on

Pengembangan EBT (Ilustrasi)

Pengembangan EBT (Ilustrasi)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diskursus pengembangan EBT (energi baru terbarukan) nasional menurut Guru Besar Untan (Universitas Tanjung Pura Pontianak) Prof. Dr. Ir. Gusti Anshari, MES bila ditinjau dari sisi regulasi, ia menilai masih belum mendukung.

Situasi itu diperburuk dengan masih minimnya penelitian terkait masalah energi masa depan tersebut. “Memang kita kalau dari segi regulasi masih belum mendukung untuk ke sana kan? Kemudian kita juga perlu apa banyak sekali penelitian, penyampaian hasil penelitian yang langsung bisa diaplikasikan ke masyarakat itu,” kata Gusti Anshari kepada kantor berita online nasional Nusantaranews.co, beberapa waktu lalu (10/10/2018) di kawasan Jakarta Pusat.

Dirinya menambahkan untuk memaksimalkan pengembangan EBT di Indonesia, penggunaan metode partisipatif dinilai penting.

“Jadi metode partisipatif. Sektor ini harus diperhatikan oleh banyak orang,” terangnya.

Sebagai informasi, selain mampu mengurai masalah lingkungan, EBT di Indonesia menawarkan cadangan energi masa depan bagi negara negara dunia lainnya.

Loading...

Baca Juga:
Indonesia Kembali Tertinggal Soal Pemanfaatan Potensi EBT
Mangkraknya Proyek EBT Diprediksi Akan Membesar
EBT Rp 1,17 T Mangkrak, KPK Didesak Usut

Potensi yang dimiliki alam Indonesia sangat melimpah. Mulai dari EBT yang bersumber dari matahari, angin, maupun bio gas alam lainnya. Namun, sederet potensi potensi alam tersebut sampai saat ini masih belum tergarap oleh pemerintah.

Anggota Komisi VII, Kurtubi pada 27 Juli 2017 pernah mengungkapkan bahwa untuk urusan pengembangan EBT, pemerintah melalui APBN bisa menganggarkan. Meski disebut membutuhkan anggaran yang tak sedikit, namun sektor EBT harus segera digarap.

Hal itu tak berlebihan, International Energy Agency (IEA) mengungkapkan, bahwa antara tahun 2010 dan 2030, biaya investasi untuk membangun infrastruktur kelistrikan di perkotaan rata-rata mencapai US$14 miliar per tahun. Namun itu masih belum cukup. Ada 1 miliar penduduk yang tinggal di lokasi-lokasi terpencil di negara berkembang yang memerlukan akses energi. Diperkiran butuh dana sebesar US$ 48 miliar per tahun untuk memberikan akses yang merata ke energi terbarukan.

Baca Juga:  Dituding Penyebar Hoax, Pigai Tunggu Respons Istana dan KemenPUPR Soal Ruas Jalan Papua

Editor: Romadhon

Loading...

Terpopuler