NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Dewan Jatim mempertanyakan keputusan pemerintah yang memotong kebutuuhan pupuk subsidi 50 persen. Anggota Komisi B DPRD Jatim Noer Soetjipto, pihaknya curiga ada kepentingan lain oleh pemerintah dalam produksi pangan di Indonesia, khususnya di Jatim.
“Pemerintah harus peka terhadap kondisi petani. Apa tujuan Menteri Pertanian untuk memotong subsidi tersebut,” ungkap politisi asal Partai Gerindra ini saat dikonfirmasi di Surabaya, Kamis (6/2/2020).
Pria asal Trenggalek ini mengatakan dengan pengurangan kebutuhan pupuk subsidi 50 persen mengancam produksi pangan di Indonesia, khususnya di Jatim.
“Kami pertanyakan target menteri pertanian utnuk meningkatkan produksi pangan di Indonesia. Tak mungkin akan berhasil kalau sarana produksinya tak ada,” jelasnya.
Kalau kebutuhan pupuk kimia dikurangi 50 persen, kata Noer Soetjipto, bagaimana tanaman padi bisa berbuah. “Bagaimana bisa berbuah kalau energinya tidak ada,” jelasnya.
Noer Soetjipto mengungkapkan dirinya melihat pemerintah sengaja mengurangi pupuk subsidi dengan harapan produksi padi turun dan tentunya pemerintah akan mendatangkan beras import.
“Kalau produksi turun, tentunya ada kesempatan pemerintah untuk mendatangkan beras import. Tentunya dengan adanya beras import akan merusak perekonomian petani di Indonesia, khususnya di Jatim,” tutupnya.
Sebelumnya, Kementrian pertanian (Kementan) membuat kebijakan yang mengejutkan terkait jumlah alokasi pupuk bersubsidi yang diberikan untuk Provinsi Jawa Timur di Tahun 2020.
Kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi, memangkas alokasi pupuk bersubsidi untuk Jawa Timur hingga mencapai 50%.
Pewarta: Tri Wahyudi | Editor: Ach. Sulaiman
