Publik Dihebokan Dengan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Medan
Publik dihebohkan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Medan yang memilih Jendral (Purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum berjalan dengan lancar dan aman. Moeldoko sendiri saat ini masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Istana.
Oleh: Muslim Arbi
Dari berbagai berita di media massa, dilaporkan bahwa KLB Demokrat berjalan lancar dan sukses secara aklamasi memilih Moeldoko, mantan Panglima TNI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum. Padahal SBY sendiri saat ini masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
KLB Demokrat-Medan sukses di gelar, meski melanggar Prokes. Bahkan polisi pun tampaknya melakukan “pembiaran” kegiatan KLB Partai Demokrat ini yang menciptakan ketegangan dan konflik internal partai.
KLB yang diselenggarakan di Medan ini, kebetulan Walikotanya adalah Mantu Presiden Jokowi. Apakah walikota turut terlibat mengamankan KLB karena adanya hubungan kekerabatan dengan Presiden yang kebetulan mertuanya?
Belakangan, publik mencatat bahwa Partai Demokrat yang di Nahkodai Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) putera SBY ini, mulai kritis atas sejumlah hal yang di lakukan oleh Rezim pemerintahan saat ini ketika banyak partai cenderung bermain aman (safety player) atau terkesan hanya jadi tukang stempel belaka?
Apalagi belakangan, SBY sebagai mantan ketum Demokrat dan Mantan Presiden dua periode serta mantan Wapres JK, juga mantan menko Kwik Kian Gie, Mantan Menko Ekonomi Dr Rizal Ramli, tak ketinggalan mantan menteri Kelautan Susi Pujiastuti terdengar sangat kritis atas jalannya demokrasi di negeri ini.
Sehingga publik bertanya-tanya. Apakah pembiaran Moeldoko yang juga menjabat KSP Istana – yang kemudian terpilih dalam KLB Demokrat di Medan itu melibatkan istana?
Apakah Presiden Jokowi merasa risih dan terancam dengan sikap kritis Partai Demokrat dan SBY sehingga turut membidani KLB itu?
Kalau tidak, mengapa KLB yang menciptakan kerumunan di ruang tertutup dibiarkan dan Polisi tidak membubarkan, sebagaimana tindakan pembubaran di tempat lain atas pelanggaran Prokes?
Apakah KLB Demokrat ini adalah bagian dari strategi pembungkaman demokrasi oleh Rezim Jokowi agar siapapun yang mengkritik dan kritis atas jalannya pemerintahan harus di beri pelajaran dengan cara di take over?
Bila demikian, maka sungguh menjadi ancaman yang serius terhadap kehidupan demokrasi di negeri ini. Apakah memang telah terjadi “kebangkrutan” demokrasi sehingga Partai Demokrat yang kritis harus digilas?
Peristiwa KLB Demokrat tentu akan menyorot pihak Istana dan Presiden Jokowi. Publik tentu akan beranggapan bahwa pihak “Istana dan Presiden” sebagai “aktor intelektual” dalam upaya pengalihan sejumlah isu-isu besar yang dapat merongrong pemerintahan saat ini.
Jelas hal itu tidak bisa dihindari dengan semakin kritisnya para pemerhati kebijakan publik dan masyarakat dewasa ini berkat kebebasan berekspresi melalui media sosial (yang mulai diawasi dengan ketat). Persepsi publik tentu berbeda, namun tetap saja Moeldoko sebagai KSP sulit dilepaskan dari permainan tangan-tangan istana.
Ya itulah bagian dari pragmatisme politik bila hanya mengejar kekuasaan semata. Lupa akan tujuan bernegara yang mulia.***
Depok, 6 Maret 2021
Penulis: Muslim Arbi, pengamat sosial politik.
