NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA) Jajang Nurjaman mengevaulasi kinerja Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo). Menurutnya, pada tahun 2018 Kemenkominfo menjalankan beberapa program terkait penyelenggaraan Asian Games.
“Terkait program Asian Games yang dijalankan Kominfo, Center for Budget Analysis (CBA) menemukan sedikitnya ada tiga proyek yang dijalankan di tahun 2018 dan terindikasi bermasalah,” kata Jajang melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (20/8/2018).
Jajang mengungkapkan pertama proyek jasa penayangan konten sosialisasi Asian Games XVIII tahun 2018 durasi 30 detik melalui media bioskop berjaringan nasional. “Dari anggaran yang disiapkan Rp 3,8 miliar, uang negara yang dihabiskan sebesar Rp 3.756.619.350,” kata dia.
Kedua, proyek sosialisasi Asian Games XVIII melalui aktivasi media digital dan event komunitas tahun 2018. “Dari anggaran yang disiapkan Rp 4,2 miliar, anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 3.956.477.800,” ungkap Jajang.
Ketiga, jasa penayangan konten Asian Games XVIII tahun 2018 melalui media luar ruang digital dan media alternatif dalam negeri. Dari anggaran yang disiapkan Rp 3 miliar, uang yang dihabiskan sebesar Rp 2.591.509.800.
Menurutnya, proyek-proyek tersebut menghabiskan anggaran sebesar Rp 10,3 miliar lebih. Adapun satuan kerja yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik.
“Adapun Temuan dalam tiga proyek ini, pertama Perusahaan yang dimenangkan oleh pihak Kominfo selalu perusahaan yang sama yakni PT Beework pariwara, beralamat di Gedung sovereign Plaza Lt .5D, Jl Tb Simatupang Kav. 36 RT 002/RW 002 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan,” jelasnya.
Selalu dimenangkannya PT Beework Pariwara, kata Jajang, sangat janggal. Padahal dari nilai proyek yang ditawarkan kelewat mahal jika dibandingkan tawaran perusahaan lainnya.
“Misalnya, proyek sosialisasi Asian Games XVIII melalui aktivasi media digital dan event komunitas tahun 2018. Tawaran yang diajukan PT Beework sebesar Rp 3,9 miliar lebih jauh lebih mahal dibanding PT Indo-AD senilai Rp 3,5 miliar,” bebernya.
“Dari tiga proyek di atas saja potensi kebocoran negara yang kami temukan mencapai Rp 846 juta, berdasarkan temuan di atas kami mendorong pihak berwenang khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka penyelidikan terkait proyek Asian Games yang dijalankan Kominfo, jika perlu panggil Menteri Rudiantara untuk dimintai keterangan,” pungkasnya. (mysp/alj)
Editor: M Yahya Suprabana
