NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo menegaskan lagi bahwa pemerintahannya akan terus menjalankan kebijakan ekonomi yang berjiwa Pancasila, yakni bernafaskan gotong royong demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Presiden, kebijakan ekonomi berjiwa Pancasila sudah sejak awal menjadi prinsip utama pemerintahan.
“Yaitu kebijakan ekonomi yang bernafaskan gotong royong, yang bertujuan menghantarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata Presiden saat mengikuti perayaan HUT PKPI, di Jakarta, Minggu (15/1/2017).
“Kebijakan harga bahan bakar minyak (BBM) satu harga, yang komitmen awalnya sudah sejak 1,5 tahun lalu, namun baru terealisasi sejak tiga bulan lalu. Dahulu, harga BBM jenis Premium di wilayah pegunungan Papua berkisar Rp 50.000 hingga Rp 100.000 per liter. Di Jawa, harganya cuma Rp 6.450 per liter. Sudah berpuluh tahun itu terjadi. Alhamdullilah, kemarin kita jadikan satu harga menjadi Rp 6.450 per liter,” sambung Jokowi mencontohkan.
Terkait adanya demonstrasi demi demonstrasi massa yang terjadi akibat kenaikan harga BBM di Jawa, Jokowi merasa aneh. Sebab, baginya, kenaikan harga BBM di Jawa menjadi Rp 6.450 itu relatif kecil. “Kita ini yang di Jawa, sudah naik Rp 500 atau Rp 600 rupiah, demo sudah tiga bulan. Yang di Papua sudah bertahun-tahun tak pernah demo (walau) harganya Rp 60.000, Rp 70.000, Rp 80.000,” ujarnya.
Kendati Jokowi menerima sekian protes itu, ia menegaskannya, bahwa inilah bukti Pemerintah bersama rakyat yang mengantarkan keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia.
Mawas diri, Jokowi mengaku masih ada pekerjaan rumah untuk menyangkut harga itu yakni untuk semen, yang di Jawa seharga Rp 70.000-Rp 80.000 per sak, tapi bisa mencapai Rp 800.000-Rp 2,4 juta per sak di Wamena, Papua. “Ini belum bisa kita selesaikan. Tapi alhamdullilah ini akan terus kita perjuangkan,” ucapnya.
Disamping itu, kata Jokowi, ekonomi Pancasila berkeadilan sosial juga diupayakan dengan adanya penyusunan APBN. Sebab di dua APBN terakhir, 2016 dan 2017, Pemerintahan Jokowi diklaim sudah berhasil membuat dana transfer daerah yang angkanya lebih besar dibanding belanja pemerintahan pusat.
“APBN 2017, dana transfer ke daerah dan Dana Desa sudah mencapai Rp 764,9 triliun, yang lebih besar dari belanja kementerian dan lembaga. Kenapa? Karena kita ingin mendorong peredaran uang, dan perekonomian daerah bisa lebih baik lagi,” jelasnya. (kiana)
