Connect with us

Rubrika

Poyuono Sebut Karhutla Terjadi Akibat Dana Pungutan Ekspor CPO Diselewengkan untuk Subsidi Konglomerat Biodiesel

Published

on

karhutla, kebakaran hutan, kalimantan tengah, hutan kalteng, kebakaran kalteng, lahan kalteng, pn palangkaraya, nusantaranews

ILUSTRASI – Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Politisi Partai Gerindra, Arief Poyuono mengungkapkan dana untuk menjaga, mencegah dan menanggulangi Karhutla jumlahnya sangat minim sekali. Padahal, ada dana yang dikumpulkan dari pengumpulan dana pungutan ekspor CPO yang jumlahnya mencapai puluhan triliun rupiah.

“Pengumpulan dana pungutan ekspor CPO yang jumlahnya puluhan triliun selama ini justru disalahgunakan untuk mensubsidi industri biodiesel milik konglomerat dan tidak digunakan sesuai peruntukannya dalam UU Perkebunan Nomor 40 Tahun 2014,” kata Poyuono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/9/2019).

Dia membeberkan, salah satu kegunaan dana pungutan ekspor yang dikumpulkan BPDKS itu digunakan untuk menjaga lingkungan lahan, hutan dan kebun dari bencana kebakaran serta untuk dana sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah kebakaran.

Baca juga: Dana Pungutan Ekspor CPO Dinilai Kebijakan Jokowi untuk Konglomerat Perkebunan Sawit

“Kebakaran di Kalimantan maupun Sumatera akibat lahan yang terbakar itu gambut purba dan bawahnya itu kebanyakan berisi batubara dan jika kemarau panjang akan terbakar sendiri. Jadi, mau dipadamkan kayak apapun enggak bakal padam ya, kecuali terjadi hujan alami selama satu minggu,” katanya.

Loading...

“Ini merupakan pelajaran dari alam kepada kita semua, dan sekalipun Joko Widodo ritual minta hujan, belum tentu juga alam mau mengabulkan,” cetus Poyuono.

Menurutnya, tak perlu terus-menerus menyalahkan pengusaha atau perusahaan perkebunan terkait terjadinya Karhutla. Sebab, kata dia, peristiwa itu akibat kesalahan pemerintah yang menyelewengkan dana pungutan ekspor CPO kepada industri biodiesel.

“Jadi terjadi Karhutla jangan justru menyalahkan pengusaha atau perusahaan akibat kebakaran hutan dan lahan yang dibakar oleh perusahaan perkebunan. Ini semua akibat kesalahan pemerintah yang telah menyelewengkan dana pungutan ekspor CPO kepada industri biodiesel,” ujarnya.

Baca Juga:  Jurus Utama Gerindra Kalahkan Goliat Ahok-Djarot

Baca juga: PP Pungutan Ekspor CPO Tak Dicabut, Stakeholders Perkebunan Sawit Diminta Jangan Lagi Pilih Jokowi

Justru, lanjut dia, dengan menyalahkan perusahaan dan pengusaha sawit dalam kasus Karhutla malah akan berdampak padan penolakan produk-produk sawit Indonesia di dunia karena dianggap diproduksi dari hasil bakar hutan dan lahan.

“Dan dampaknya makin runyam nantinya, akan turun ekspor CPO kita dan berdampak pada pendapatan negara yang makin turun serta bangkrut sektor usaha kebun sawit serta berdampak PHK besar-besaran nantinya,” tutur Poyuono.

Mengenai Peninjauan Kembali (PK) Joko Widodo terhadap putusan MA, menurut dia, tak serta merta putusan MA tidak bisa dijalankan atau dieksekusi. Harusnya, Joko Widodo menjalankan putusan MA terkait Karhutla yang digugat Warga Negara Indonesia. (ach/sle)

Baca juga: Solusi Jokowi Terkait Jatuhnya Harga Sawit Dinilai Tak Cerminkan Diri Sebagai Seorang Presiden

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler