NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo menjadi saksi Kesepakatan pembiayaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang, Jawa Tengah yang resmi diteken pada Kamis (9/6) dengan disaksikan langsung oleh jajaran menterinya. Jokowi meminta proyek yang berdiri di atas lahan seluas 226 hektare ini bisa selesai pada 2019. Sehingga reputasi performa pemerintah di mata investor asing semakin meyakinkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa proyek PLTU Batang merupakan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan investasi senilai US$ 4,2 miliar, atau setara dengan Rp 60 trilyun. PLTU Batang boleh dibilang merupakan proyek Listrik terbesar di Asia, dengan kapasitas sebesar 2 x 1.000 megawatt (MW), yang menggunakan teknologi ultrasuper critical yang lebih efisien.
Untuk pengerjaan proyek PLTU Batang dipercayakan kepada PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), yang merupakan anak usaha PT Adaro Energy Tbk, sebagai kontraktor pelaksananya. Dari total kebutuhan investasi yang mencapai US$ 4,2 miliar, BPI siap menanggung 20 persen biaya.
Baca juga: Proyek PLTU Kabupaten Batang Dimulai 2019 Mendatang
Sementara itu, sisanya disediakan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$ 1,92 miliar (48 persen dari biaya investasi) dan konsorsium bank sebesar US$ 1,28 miliar (32 persen dari nilai investasi).
Sejak awal, Presiden Jokowi telah mengkritik rumitnya proses pembebasan lahan proyek PLTU Batang di Jawa Tengah yang seharusnya sudah dikerjakan sejak 2011 lalu, dimana sempat terhenti selama empat tahun karena masalah pembebasan lahan. “Administrasi memang rumit, bertele-tele. Itu yang menyebabkan lama,” ujar Jokowi di Istana Negara, Kamis (9/6).
Presiden Jokowi sempat menjanjikan agar masalah pembebasan lahan dapat diselesaikan dalam waktu enam bulan, namun nyatanya, masalah lahan tersebut baru dapat diselesaikan tahun lalu ketika dirinya menyambangi lokasi pembangunan PLTU Batang pada Agustus 2015.(banyu)
Artikel Terkait: UP3K Salahkan PLN Terkait Listrik 35.000 MW
