Connect with us

Berita Utama

Peneliti: Harusnya Muhamamdiyah Bantu NU Tolak FDS Rezim Jokowi

Published

on

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Harusnya Muhamamdiyah Bantu NU Tolak FDS Rezim Jokowi. Satu lagi kebijakan pemerintahan Joko Widodo yang menuai polemik dan kegaduhan. Kebijakan ini keluar dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendeikbud) yang digawangi Muhadjir Effendy. Kebijakan yang menuai polemik itu ialah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (full day school).

PBNU diketahui pihak yang paling getol menolak kebijakan full day school ini. Saking tegasnya, PBNU menyerukan kepada warganya untuk melakukan unjuk rasa menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Salah satu alasannya, full day school mengancam madrasah diniyah. Selain itu, PBNU juga punya alasan lain bahwa tidak semua orang tua peserta didik bekerja sehari penuh, utamanya mereka yang di pelosok bekerja sebagai petani dan nelayan yang separuh waktunya dalam sehari. Tetap waktunya bisa dipergunakan oleh putra-putri mereka belajar. Tidak selalu identik dengan sekolah interaksi sosial peserta didik dengan lingkungan, tempat tinggalnya juga bagian dari proses pendidikan karakter, sehingga mereka tidak terjerat dari nilai-nilai adat tradisi dan kebiasaan yang sudah berkembang selama ini.

Baca: NU Tolak Keras Full Day School, Ini Alasannya

Dengan demikian, sikap PBNU tegas menolak Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah. Sebaliknya, Muhammadiyah mendukung kebijakan full day school. Salah satu alasannya ialah Permendikbud terkait pendidikan karakter tersebut dinilai sebagai penjabaran visi dan misi Nawacita Presiden Jokowi. Muhammadiyah percaya bahwa Muhadjir Effendy telah mengambil kebijakan yang benar dan tepat dalam mengimplementasikan kebijakan Presiden untuk keberhasilan pendidikan karakter.

Perbedaan sikap NU dan Muhammadiyah terhadap Permendikbud itu memberi kesan kedua ormas Islam terkemuda di Indonesia tengah berpolitik, mendukung kepentingan masing-masing. Kebetulan, Muhadjir Effendy merupakan representasi Muhammadiyah di Kabinet Jokowi.

Baca Juga:  Jokowi: Pembenahan SMK Jadi Pekerjaan Besar Mendikbud

Menurut peneliti Network for South East Asian Studies (NSEAS) Muchtar Effendi Harahap, “perang terbuka” NU (PBNU)-Muhammadiyah terkait Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah patutnya tidak perlu terjadi.

“Harusnya PP Muhammadyah membantu NU untuk menolak kebijakan FDS (full day school) rezim Jokowi. Jangan diam saja. Bebuatlah untuk hubungan sinergik Muhammadiyah dan NU,” kata dia saat dihubungi redaksi, Rabu (16/8/2017).

Baca: Kebijakan Full Day School Bisa Ancam Kebhinekaan

Beda sikap NU dan Muhammadiyah ini memunculkan asumsi liar dari publik bahwa kedua ormas Islam terbesar tengah berkonflik gara-gara kebijakan menteri pendidikan. Asumsi ini telah dibantah, tetapi kesannya tetap saja masih melekat. Kerenanya Muchtar Effendi mengimbau Muhammadiyah membantu NU untuk menolak kebijakan tersebut.

Selain NU (PBNU), elemen lain yang juga ikut menolak kebijakan FDS ialah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Menurut ketua KPAI, Asrorun Niam Saleh full day school mengancam kebinekaan. Kata dia, kebijakan full day school dengan memanjangkan jam sekolah atas nama upaya memperkuat pendidikan karakter adalah jawaban yang ahistoris.

Baca: Fokdem: Full Day School Eksploitasi Anak Secara Legal

Penolakan lain juga datang dari Forum Kontitusi dan Demokrasi (FOKDEM). “Ini bisa dikategorikan eksploitasi anak secara legal, harusnya pemerintah memberikan hak eksklusif terhadap anak,” kata Ismadani Rofiyul Ulya, Ketua FOKDEM.

Begitu pula pendiri Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi Indonesia, Syahrial Yusuf. Menurutnya, full day school masih tampak belum siap dan seolah kelihatan cenderung terlalu dipaksakan dan rentan kontraproduktif. “Ingat bahwa Negara Indonesia ini sangat luas dan heterogen, maka harus ada standardisasi tertentu yang relevan,” kata Syahrial.

Polemik full day school ini diperparah dengan munculnya sebuah video unjuk rasa tolak kebijakan tersebut. Unjuk rasa yang melibatkan anak-anak itu bahkan memperdengarkan kata-kata tak senonoh bernada kekerasan hanya karena tidak suka dengan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 tentang Hari Sekolah (full day school). (ed)

Baca Juga:  Siswa Tawuran, Mengapa Sekolah Selalu Disalahkan?

Editor: Eriec Dieda

Berita dan artikel terkait: Simak Pro Kontra Kebijakan Full Day School

Loading...

Terpopuler